Samarinda (ANTARA Kaltim) - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj mempertanyakan alasan pesantren tidak mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
"Apa salah pesantren sehingga tidak mendapatkan BOS," ungkap Said Agil Siradj kepada wartawan di Samarinda, usai peresmian Universitas Nahdatul Ulama Kalimantan Timur, Selasa.
Universitas Nahdatul Ulama Kaltim diresmikan langsung oleh Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak bersama Wakil Gubernur Mukmin Faisyal dan disaksikan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj serta sejumlah kepala SKPD, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah serta Rektor Universitas Mulawarman Samarinda Prof Dr Masjaya.
Peresmian ditandai penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara UNU dan Pemprov Kaltim dan Bank Kaltim Syariah.
Selain pesantren, Said Aqil Siradj juga mempertanyakan perlakuan santri terhadap pelayanan angkutan umum.
"Kalau santri naik kereta api, bayarnya 100 persen tetapi anak sekolah hanya 50 persen. Jadi, apa dosanya menjadi santri," kata Said Aqil Siradj.
Hal itulah kata Said Aqil Siradj yang menjadi penekanan NU pada kabinet yang baru ditetapkan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Menurut Said Aqil Siradj, di Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla, terdapat tujuh menteri yang berasal dari kalangan NU di antaranya, Khofifah Indar Parawansa sebagai Menteri Sosial, Lukman Hakim Saifuddin sebagai Menteri Agama, Marwan Ja'far sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Imam Nahrawi sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga.
Selanjutnya, Muhammad Hanif Dhakiri sebagai Menteri Ketenagakerjaan serta Muhammad Nasir sebagai Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
"Kami (PBNU) akan melakukan pertemuan terkait harapan kepada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf yang intinya akan menekankan masalah kepedulian terhadap NU terutama masalah pendidikan tadi," katanya.
"Kabinet yang sudah ditetapkan oleh pak Joko Widodo-Jusuf Kall dan ibu Mega semoga amanah dan mampu bekerja sesuai dengran program yang ada. Adapun masalah puas atau tidak puas, tentunya pasti ada yang tidak puas. Tapi itulah realita dan kenyataan," ungkap Said Aqil Siradj.
Diminta tanggapannya terkait sorotan masyarakat terhadap salah seorang menteri di Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla, Ketua Umum PBNU itu meminta masyarakat agar memberi kesempatan untuk bekerja maksimal.
"Soal menteri, itu hak preoregatif presiden. Jadi, biarlah mereka bekerja dan kalaupun nanti ada yang tersangkut masalah hukum, itu masalah nanti," ujar Said Aqil Siradj. (*)
