Tenggarong, Kaltim (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim) melibatkan sejumlah instansi dalam penanggulangan bencana, mengingat potensi bencana di daerah ini cukup tinggi, sehingga akan banyak pihak yang tangguh dalam menghadapi bencana.
Sejumlah instansi yang dilibatkan adalah Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kukar.
“Sejumlah instansi dilibatkan dalam pelatihan untuk membangun kerja sama dalam manajemen penanggulangan bencana. Pelatihan digelar empat hari pada 7-10 Oktober 2024,” ujar Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setkab Kukar Akhmad Taufik Hidayat di Tenggarong, Selasa.
Pelatihan dasar manajemen bencana ini merupakan program pendidikan yang dirancang untuk memberikan pemahaman mendasar kepada peserta mengenai konsep, prinsip dan langkah-langkah dalam penanggulangan bencana.
Hal ini dilakukan karena bencana selalu datang tanpa disadari dan tanpa persiapan. Oleh karena itu, perlu kesiapsiagaan dari pengelola kebencanaan.
Ia mengatakan pada Januari-Juni 2024, tercatat ada 44 bencana di Kukar, seperti bencana kebakaran, tanah longsor, pohon tumbang, banjir, dan kecelakaan di perairan Sungai Mahakam.
Bencana yang terjadi didominasi oleh kebakaran sebanyak 19 kasus, pohon tumbang 8 kasus, serta kekeringan 7 kasus dengan 1.099 jiwa yang terdampak dalam bencana alam tersebut.
“Untuk memperkuat sumber daya manusia tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kukar menggelar Pelatihan Dasar Manajemen Bencana bekerja sama dengan BPSDM Kaltim yang digelar di Samarinda,” katanya.
Pelatihan ini merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis BPSDM Provinsi Kaltim bekerja sama dengan BKPSDM Kabupaten Kukar.
Narasumber dalam pelatihan ini dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda dan Widyaiswara BPSDM Kalimantan Timur.
