Tenggarong, Kaltim (ANTARA) - Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur, menyatakan operasional untuk rukun tetangga (RT) senilai Rp50 juta setiap tahun berkontribusi terhadap peningkatan layanan kepada masyarakat.
"Selain untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat, operasional RT yang masuk dalam program besar Program Kukar Idaman Terbaik juga untuk penguatan potensi kewilayahan dan penguatan kelembagaan," kata Bupati Kukar Aulia Rahman Basri di Tenggarong, Selasa, tentang operasional Rp50 juta per RT itu.
Pemanfaatan operasional tersebut, lanjut Aulia, dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur tingkat RT, untuk peningkatan ekonomi keluarga, atau kebutuhan mendesak lain di RT setempat.
Bupati Kukar mengatakan akan makin memperkuat kelembagaan pemerintah daerah dan mendukung pelayanan dari desa hingga kabupaten.
"Kami ingin menguatkan struktur lembaga paling bawah ini dengan meningkatkan dana bantuan operasional RT dari Rp50 juta menjadi Rp150 juta per tahun," katanya.
Saat melantik Kepala Desa Manunggal Jaya, Dirjam MS, sebagai kepala desa pengganti antar waktu pada Senin (29/9), Bupati Aulia berpesan kepada Dirjam untuk mengawal Program Kukar Idaman Terbaik, salah satunya program operasional RT.
Baca juga: Bupati: Masa depan Kabupaten Kukar ada di sektor pertanian
"Kawal program ini dengan sebaik-baiknya dan sering berembuk dengan ketua RT dan warga. Warga Desa Manunggal Jaya terkenal hidup rukun, damai, dan kompak, ini merupakan keunggulan dan modal besar dalam melaksanakan pembangunan," katanya.
Dia mengatakan bantuan operasional untuk RT merupakan proses reflektif strategis, demi memastikan bahwa setiap rupiah yang diberikan mampu memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Program bantuan keuangan Rp50 juta per RT yang dilaksanakan sejak beberapa tahun sebelumnya, menurut Aulia, merupakan inovasi kebijakan dalam pendekatan pembangunan partisipatif, yakni warga mendapat kesempatan berkontribusi jika ada pekerjaan yang masih kurang anggaran.
"Program itu bukan sekadar transfer dana, melainkan transformasi paradigma dari pembangunan dari atas ke bawah (top down) menjadi dari bawah ke atas (bottom up), yakni dari usulan masyarakat, sehingga pemerintah sebagai penyedia layanan menjadi fasilitator kapasitas lokal," ucap bupati.
Baca juga: Bupati komitmen jadikan Kukar pusat pangan berkelanjutan
