Kepolisian Nunukan Imbau Masyarakat Tidak Terpancing Isu

Nunukan (ANTARA Kaltim) -  Kepolisian Resor Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, mengimbau masyarakat tidak mudah terpancing isu politik terkait dengan kisruh yang melanda Partai Demokrat dalam menentukan nama ketua DPRD setempat periode 2014-2019.

Kapolres Nunukan, AKBP Robert Silindur Pangaribuan di Nunukan, Kamis, mengajak semua pihak tenang menanggapi isu-isu politik yang berkembang di daerah itu mengenai permsalahan tersebut.

Ia mengharapkan pula, semua pihak termasuk pendukung masing-masing nama yang mengklaim mendapatkan legalitas selaku ketua DPRD setempat supaya tetap tenang dan menempuh jalur yang benar.

obert Silindur Pangaribuan juga menganjurkan pihak tertentu merasa dirugikan lebih baik menempuh jalur hukum dibandingkan dengan melakukan tindakan pengerahan massa yang dapat berujung pada tindakan kekerasan.

Kapolres Nunukan yang dikabarkan dalam waktu dekat ini dimutasi ini mengharapkan kisruh yang melanda Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat tidak melebar masalahnya seandainya cepat dirembukkan.

Bila hal ituu tidak dilakukan oleh pengurus partai berlambang segitiga mercy maka persoalannya berpotensi meluas dan menyebabkan masyaraka resah, bahkan mungkin mudah tersulut kekecewaan, ujar dia.

Berkaitan dengan kondisi politik semacam itu, aparat kepolisian yang direpotkan untuk mengantisipasi dan meredam gejolak yang lebih besar, katanya.

Perseteruan antara sesama kader Partai Demokrat Kabupaten Nunukan memperebutkan kursi Ketua DPRD Nunukan periode 2014-2019 terjadui antara Danni Iskandar yang ditetapkan namanya berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Utara nomor 171.2/686/Pem.I/IX/2014 tertanggal 15 September 2014, dengan Irwan Sabri yang mengantongi SK Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat nomor 225/SK/DPP.PD/IX/2014 tertanggal 19 September 2014.

Akibat dari kisruh tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Nunukan, Yusriansyah menolak mengambil sumpah dan janji pimpinan DPRD Nunukan dengan alasan tidak ingin terseret ke dalam ranah politik dan mengantisipasi tindakan kekerasan terhadap lembaganya.(*)