Kepala BPBD Kaltim: Birokrasi kebencanaan harus cepat

Samarinda (ANTARA) - Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim)  Agus Tianur mengatakan birokrasi bidang kebencanaan harus cepat dan tanpa mengesampingkan prosedur karena keduanya merupakan hal penting.

"Mengapa saya bilang harus cepat, karena hal ini menyangkut nyawa manusia, menyangkut keselamatan manusia, menyangkut kebutuhan dasar manusia, dan menyangkut hal lain yang bersifat urgen," kata Agus Tianur di Samarinda, Kamis.

Ia memberi ilustrasi tentang birokrasi lambat bisa terjadi pada suatu lembaga, misalnya ada program pemberantasan buta aksara. Sedangkan untuk kepentingan birokrasi dan administrasi, maka lembaga itu menyodorkan formulir pendaftaran yang harus diisi oleh peserta.

Sampai dengan selesai pembukaan acara yang dilanjutkan dengan pelatihan mengenal aksara (huruf), kata dia, tidak ada satu pun formulir yang diisi oleh peserta pemberantasan buta aksara karena para peserta memang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis.

"Padahal seharusnya panitia bertanya langsung kepada tiap peserta dan mengisikan data diri sesuai yang tertera dalam formulir agar proses birokrasi bisa cepat. Ini hanya gambaran bahwa birokrasi dan administrasi bisa dipercepat jika kita mau, maka di kebencanaan harus seperti itu," katanya.

Sedangkan kasus riil yang telah dipraktikkan pihaknya, antara lain saat banjir besar di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) pada Rabu (15/5) menjelang malam, ketika ia mendengar kabar banjir di Mahulu, sehingga esok harinya (Kamis 16/5) langsung sewa kapal untuk memberangkatkan bahan pangan ke daerah itu.

Selain itu tim BPBD Kaltim bersama beberapa tim dari BPBD di kabupaten/kota juga ikut berangkat Kamis i(16/5) untuk pertolongan, yakni untuk barang diangkut dengan kapal, sedang tim penolong berangkat melalui jalan darat sampai Kutai Barat, dilanjutkan perjalanan melalui sungai ke Mahulu.

"Sebelum kejadian banjir pun kami sudah mengirim beberapa paket logistik ke Kabupaten Mahulu dan Kutai Barat sebagai langkah antisipasi karena di dua kabupaten itu memang rawan banjir saat musim hujan, sedangkan logistik yang dikirim kemudian adalah untuk keadaan darurat karena kawasan yang banjir sangat luas," katanya.

Ia mengatakan hal tersebut saat Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kaltim menggelar Sosialisasi Pelatihan dan Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana sebagai upaya penguatan kapasitas aparatur pemerintah dalam pengurangan risiko bencana.

Kegiatan yang digelar di Samarinda selama tiga hari pada 17-19 Juli 2024 diikuti 30 peserta dari unsur pemerintah dan relawan kebencanaan, untuk meningkatkan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.