Wakil Ketua I Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Kalimantan Timur (TPID Kaltim) Budi Widihartanto memfokuskan pada kendali harga kelompok pangan, terutama beras, hingga tingkat kabupaten dan kota.
"Saat ini inflasi Kaltim mengalami kenaikan terutama dari kelompok pangan, seperti pada Februari yang mencapai 0,27 persen. Gerakan Pangan Murah (GPM) pada hari ini merupakan upaya menekan laju inflasi," kata Budi di Samarinda, Rabu.
Budi yang juga Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kaltim menyebut sejumlah upaya TPID Kaltim menekan laju inflasi berupa kegiatan bersifat struktural dalam jangka menengah dan jangka panjang.
Pola kegiatan struktural itu, menurutnya, bertujuan meningkatkan pasokan melalui peningkatan produksi komoditas yang sering penyumbang inflasi, seperti beras, berbagai jenis cabai, bawang merah, bawang putih, dan lainnya.
Dia mengatakan pemerintah daerah melalui instansi terkait juga melakukan perluasan tanaman pangan dengan memperhatikan daerah tertentu yang cocok untuk pengembangan tanaman tertentu pula.
Baca juga: Bulog Samarinda aktif operasi pasar tekan inflasi
Baca juga: Bulog Samarinda aktif operasi pasar tekan inflasi
"Hal lain yang dilakukan dalam menahan inflasi adalah memperhatikan keterjangkauan harga seperti upaya GPM, berupa kegiatan dari instansi terkait dan serentak di kabupaten/kota," katanya.
Budi mengakui Kabupaten Mahakam Ulu sebagai kawasan perbatasan dengan Malaysia belum dilakukan pengendalian inflasi secara masif. Tapi, dia mengatakan telah ada komitmen dari Pemerintah Provinsi Kaltim untuk menjangkau pengendalian inflasi ke Mahulu berupa penyediaan pangan dengan harga terjangkau.
Hal lain yang dilakukan untuk mengendalikan inflasi adalah terus membangun komunikasi efektif dengan berbagai pihak untuk kelancaran distribusi, sehingga selain harga terjangkau juga komoditas mudah didapat.
"Kemudian kerja sama dengan media massa untuk melakukan kampanye, termasuk kampanye melalui media sosial dalam mengajak masyarakat belanja bijak atau membeli secukupnya, karena barang yang dibutuhkan masyarakat tersedia cukup banyak, jadi tidak perlu khawatir," kata Budi.
Baca juga: Pemkab Kukar terapkan enam langkah atasi inflasi
Baca juga: Pemkab Kukar terapkan enam langkah atasi inflasi