Samarinda (ANTARA Kaltim) - Setelah melakukan kunjungan kerja ke Pembangunan Bandara Samarinda Baru (BSB) Sei Siring, Panitia Khusus pembahas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPj) Gubernur Kaltim Tahun Anggaran 2013, langsung melakukan kunjungan kerja ke lokasi pembangunan Convention Hall di Kompleks Stadion Madya Sempaja Samarinda, Selasa (3/6).
Rombongan Pansus yang terdiri dari Ketua Sarkowi V. Zahry, wakil ketua Syaparudin, dan anggota Ali Hamdi, Zain Taufik Nurrohman, Ichruni Lutfi Sarasakti, Datu Yaser Arafat, Rusman Ya’kub, Syarif Almahdali, dan Abdurrahman Alhasni, mengaku terkejut dengan melihat kondisi fisik keseluruhan yang belum dapat difungsikan bahkan masih membutuhkan anggaran ratusan miliar.
“Dengan melihat kondisi rill di lapangan hingga 2014 ini belum ada tanda-tanda segera bisa difungsikan, malahan masih membutuhkan suntikan dana segar dari APBD Kaltim yang cukup besar sehingga pansus menilai perlu dilakukan evaluasi,†tutur anggota Pansus LKPj Gubernur, DPRD Kaltim Rusman Ya’kub yang ditemui langsung oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kaltim Bidang Cipta Karya, Sidik dan beberapa pihak dari PT Total Bangun Persada selaku kontraktor.
Evaluasi yang dimaksud, kata Rusman adalah secara menyeluruh terutama mulai dari awal. Sebab menurut perencanaan pembangunan mega proyek tersebut tidak menelan angka hingga ratusan miliar seperti yang dibutuhkan sekarang.
“Harus diperhitungkan tentang bagaimana skala prioritas. Jangan sampai sudah banyak anggaran daerah terserap namun azas manfaatnya masih jauh dari yang diharapkan. Terlebih tidak bersentuhan langsung terhadap kesejahteraan masyarakat,†tutur Rusman.
Ditambahkan Rusman bahwa terkait pembangunan Convention Hall itu dewan sempat menolak usulan proyek tersebut karena dianggap bukan skala prioritas serta biaya yang besar ketimbang membenahi infrastruktur perhubungan darat atau proyek penanganan banjir.
Hal senada diungkapkan Anggota Pansus LKPj Gubernur Syaparudin. Ia mengatakan tujuan semula dari proyek besar itu adalah banyak keuntungannya, termasuk mendukung tekad Samarinda menjadi kota pariwisata. Misalnya akan menjadi kota konvensi bagi berbagai kegiatan berskala nasional dan internasional.
Di samping itu kata Syaparudin, diharapkan dapat mendukung pemerintah untuk hemat dalam mengeluarkan biaya, misalnya menekan biaya sewa gedung jika acara pemerintahan digelar di hotel.â€Alasan itu sangat dewan hargai, kendati demikian bagaimanapun haruslah realistis apakah benar-benar nantinya bisa sesuai peruntukan atau malah mubazir,†tanya Syaparudin.
Pasalnya, anggaran yang dibutuhkan tidaklah sedikit yakni Rp 256 miliar untuk keseluruhan pengerjaan. Semenatra APBD Kaltim 2014 mengalami defisit, sehingga jika melihat rasio bisa dikatakan mustahil.
“Satu-satunya yang realistis adalah dengan memasukannya dalam APBD Kaltim 2015 mendatang. Akan tetapi itu harus melalui sejumlah rangkaian evaluasi kembali apakah memang benar-benar sangat diperlukan atau sebaliknya. Sebab banyak persoalan pembangunan yang perlu untuk segera diatasi,†tegas Syaparudin. (Humas DPRD Kaltim/adv/bar/met)
Convention Hall Terancam Tak Masuk APBD
Rabu, 4 Juni 2014 0:38 WIB