Balikpapan (ANTARA) - Penjabat Gubernur Provinsi Kalimantan Timur(Kaltim) Akmal Malik berharap Duta Pelajar Sadar Hukum di Kaltim bisa menjadi ujung tombak dalam upaya membangun budaya kesadaran hukum dan pencegahan tindak pidana di kalangan pelajar serta generasi muda.
"Para duta ini bukan hanya menjadi perwakilan sekolah, namun teladan bagi teman-teman sebaya dalam memahami pentingnya sadar hukum dalam kehidupan sehari-hari," kata Akmal Malik di Balikpapan, Kamis.
Pada kesempatan itu, Akmal Malik melaunching Duta Pelajar Sadar Hukum jenjang SMA, SMK, MA dan SLB (Tuna Daksa), baik negeri dan swasta tingkat kabupaten dan kota Provinsi Kaltim tahun 2024, yang dilaksanakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim.
Akmal mengapresiasi peresmian duta hukum pelajar ini dalam meningkatkan dan membudayakan kesadaran hukum khususnya di kalangan milenial.
"Kegiatan ini membuktikan komitmen kita bersama dalam meningkatkan pemahaman hukum di kalangan generasi muda, yang notabene merupakan aset berharga bagi kemajuan dan kelangsungan bangsa," kata Akmal Malik.
Dalam era dinamika global dan kemajuan teknologi sekarang ini, menurut Akmal pemahaman hukum bukan kebutuhan semata namun sudah menjadi suatu keharusan.
"Langkah strategis ini patut kita apresiasi. Kolaborasi Dinas Pendidikan dengan Kejati Kaltim, saya dukung seribu persen dalam upaya pencegahan masalah hukum di Kaltim," jelasnya.
Ia menegaskan generasi muda dituntut memiliki pemahaman dan pengetahuan yang luas terhadap pencegahan hukum dan aturan yang berlaku.
"Program Duta Pelajar Sadar Hukum sangat penting dalam membantu meningkatkan kesadaran hukum para pelajar dan generasi penerus di Provinsi Kaltim," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Hari Setiyono mengatakan membangun Kaltim diawali dengan fungsi pencegahan perbuatan melawan hukum, seperti hukum pidana tindak korupsi di Indonesia
"Kita mencoba membangun adik-adik tingkat SMA, SMK, MA dan SLB dengan memberikan pemahaman hukum," ujarnya.
Diharapkan para duta sadar hukum bisa mendunia atau minimal Indonesia. Terlebih Kaltim telah ditetapkan menjadi ibu kota negara, Ibu Kota Nusantara.
"Kegiatan ini bisa menjadi role model di Indonesia," akunya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim Muhammad Kurniawan melaporkan tujuan kegiatan ini untuk memberikan penyuluhan hukum kepada kepala sekolah SMA, SMK, MA dan SLB.
"Kemudian mensosialisasikan pemilihan duta pelajar sadar hukum kepada kepala SMA, SMK, MA dan SLB," jelasnya.
