Balikpapan (ANTARA) - Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan Agus Budi Prasetyo memperkirakan pembiayaan Makan Bergizi Gratis (MBG) juga akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Sejauh ini masih menggunakan anggaran pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN), tapi kami yakin ke depannya pasti menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)," katanya di Balikpapan, Senin (17/2).
Keyakinan itu kata Agus juga diperkuat oleh adanya instruksi presiden (inpres) dari Presiden untuk melakukan efisiensi.
Ia mengaku pihaknya saat ini tengah menunggu Surat Edaran (SE) dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait pemanfaatan hasil efisiensi tersebut.
"Saya yakin daerah pasti akan mendapatkan porsi untuk program MBG," tuturnya.
Agus menuturkan bahwa pihaknya juga masih meraba atau memperkirakan besaran anggaran yang digunakan dari APBD untuk program peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan gizi yang lebih baik.
"Untuk besarannya juga belum tau, kami hanya bisa menerka-nerka, karena juga masih menunggu SE dari Mendagri," katanya.
Ia mengungkapkan sejauh ini pihaknya memperkirakan kontribusi anggaran untuk MBG sekitar 25 persen dari anggaran sebelumnya diberikan oleh pemerintah pusat.
"Jika anggaran yang diterima pusat sebelumnya sekitar Rp400 miliar, maka kontribusi daerah bisa berkisar antara Rp100 hingga Rp150 miliar," jelas Agus.
Lanjutnya, Pemkot Balikpapan juga harus berkoordinasi dengan DPRD Kota Balikpapan terkait alokasi anggaran.
Sebelumnya, Sekda Balikpapan Muhaimin menerangkan program MBG di Balikpapan baru digelar hari ini di tujuh sekolah yang ada di Kecamatan Balikpapan Selatan.
"Kami bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) harus merancang persiapan dulu agar berjalan maksimal," katanya.
Muhamin menambahkan bahwa program MBG digelar secara bertahap dan dimulai dari Balikpapan Selatan," tuntas Muhaimin.
