Akademisi: Isu IKN semestinya difokuskan kesejahteraan rakyat

Samarinda (ANTARA) - Pengamat politik Universitas Mulawarman (Unmul) Muhammad Taufik menilai pernyataan Anies Baswedan tentang keberlanjutan IKN Nusantara hanya untuk menjangkau segmen tertentu di masyarakat.

Taufik, kepada ANTARA di Samarinda, Rabu, berpendapat diskusi tentang IKN sebaiknya tidak hanya terpaku pada pro dan kontra, melainkan pada bagaimana pembangunan IKN benar-benar berkontribusi terhadap kemajuan dan kesejahteraan bangsa.
 
"Dengan pemilihan presiden yang semakin dekat, isu IKN dapat menjadi salah satu dari banyak pertimbangan para pemilih menentukan pemimpin Indonesia ke arah yang lebih baik," kata Taufik.

Taufik menyarankan para kandidat presiden dan wakil presiden melihat dari sudut pandang yang lebih luas tentang kesejahteraan rakyat Indonesia dibanding hanya satu isu seperti IKN.

"Kajian ulang IKN hanya satu aspek dari banyak hal yang harus dibahas. Fokus kita sebagai pemilih seharusnya melihat pengembangan strategi capres-cawapres pada upaya memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia," ujar Taufik yang menilai pengusungan isu IKN oleh Anies hanya untuk memancing sikap pro dan kontra saja.

Pendapat senada disampaikan pengamat ekonomi pembangunan Unmul Purwadi Purwoharsojo tentang menyampaikan pengusungan isu keberlanjutan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur dalam kampanye Pemilihan Presiden-Wakil Presiden 2024 semestinya fokus pada visi kesejahteraan rakyat.

"Pemindahan pusat pemerintahan tanpa disertai dengan pemindahan pusat bisnis memang tidak berdampak signifikan bagi pemerataan ekonomi di Indonesia," kata Purwadi tentang upaya pemerintahan saat ini yang juga berupaya menarik sejumlah investor ke IKN Nusantara.

Purwadi mengkritik pernyataan calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan tentang proyek IKN perlu dikaji ulang dan bisa nanti-nanti, tapi tidak memberikan solusi yang sesuai.
 
"Kita telah menginvestasikan banyak uang untuk proyek (IKN) itu. Jika tidak dilanjutkan, (IKN) dikhawatirkan akan menjadi beban APBN," kata pengamat ekonomi pembangunan itu.

Pemindahan ibu kota yang disertai pusat bisnis itu, menurut Purwadi, merujuk pada perkembangan kota Jakarta dengan infrastruktur matang, termasuk pasar modal, perbankan, telekomunikasi, hingga jalan raya.

Pemindahan pusat bisnis dengan infrastruktur yang matang itu menjadi bukti nyata pemerintah mencapai pemerataan pertumbuhan ekonomi dari Jawa ke Kalimantan dan pulau lain.

"Jika hanya pusat pemerintahan yang dipindahkan, hanya ada perpindahan tenaga pemerintah. Pemerataan ekonomi membutuhkan lebih dari itu," kata Purwadi.