DPRD Kaltim berperan dalam penganggaran terkait korban Karhutla

Samarinda (ANTARA) - Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur Nidya Listiyono mewakili institusinya menekankan peran penting DPRD dalam komitmen anggaran untuk penyelenggaraan identifikasi korban kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

"DPRD memiliki tiga fungsi utama, yaitu monitoring, budgeting, dan legislasi. Kami bersama pemerintah daerah berupaya membuat peraturan yang efektif untuk diterapkan di Provinsi Kaltim," ujarnya saat mengisi materi pada seminar bertajuk "Sinergitas dan Kolaborasi Dalam Identifikasi Korban Mati Pada Disaster Karhutla" di Balikpapan melalui rilis yang diterima Antaranews Kaltim di Samarinda, Kamis.

Dikemukakannya bahwa seminar yang dilaksanakan Polda Kaltim pada Rabu (7/12) tersebut, juga menjadi ajang diskusi antara para pakar di bidang penanggulangan bencana, medis forensik, dan manajemen krisis.

"Para peserta diberikan kesempatan untuk bertanya langsung dan berbagi pengalaman, menciptakan pertukaran ide yang berharga untuk peningkatan kapasitas penanganan darurat di masa depan," terang Nidya.

Menurutnya, kegiatan tersebut adalah upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kerap terjadi di Kalimantan Timur.

Selain itu,  dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, Komisi II DPRD Kalimantan Timur bersama jajaran Polda Kaltim tengah melakukan inventarisasi terhadap pendapatan pajak kendaraan.

Politisi Partai Golkar itu mengungkapkan bahwa fokus utama komisi adalah mencari sumber anggaran baru untuk pembangunan daerah.

"Sejak tahun 2019, anggaran kita telah meningkat dari Rp12 triliun menjadi Rp20,6 triliun. Untuk tahun depan, kami menargetkan Bapenda dapat meningkatkan pendapatan hingga Rp 25 sampai Rp30 triliun," ujar legislator daerah pemilihan Samarinda itu.

Kenaikan signifikan dalam anggaran ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor pembangunan di Kalimantan Timur.

 "Dengan anggaran yang lebih besar, kami bisa memastikan bahwa pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di Kaltim dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien," imbuh Nidya.

Langkah strategis yang diambil oleh Komisi II DPRD Kaltim ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk kesejahteraan masyarakat.

 Pendekatan kolaboratif antara DPRD dan Polda Kaltim dalam menginventarisasi pendapatan pajak kendaraan diharapkan dapat membuka peluang baru dalam peningkatan pendapatan daerah.

Seminar yang berlangsung di Ballroom Hotel Jatra Balikpapan pada Rabu (6/12), membahas strategi identifikasi korban mati dalam situasi darurat dan integrasi upaya serta sumber daya dari instansi terkait.

 Acara  tersebut dibuka oleh Wakapolda Kaltim, Brigjen Pol Mujiyono, dan dihadiri oleh Kepala BPBD Kaltim Agus Tianur yang mewakili Gubernur Kaltim, serta perwakilan dari TNI, Polri, Dinas Kehutanan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Basarnas, Damkar, dan UPTD KPHP se-Kaltim.

Kegiatan  tersebut menandai langkah serius Polda Kaltim dalam menghadapi tantangan karhutla yang semakin meningkat, sekaligus memperkuat kolaborasi antar instansi dalam penanganan bencana di wilayah tersebut. (Adv/DPRD Kaltim)