Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur Salehuddin meminta pemerintah provinsi segera memanfaatkan aset-aset pemda yang terbengkalai guna memberikan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
"Salah satu aset pemprov, yakni Hotel Atlet. Hotel itu berpotensi meningkatkan pendapatan daerah, serta menambah nilai fasilitas publik," ujar politikus Partai Golkar itu di Samarinda, Kamis.
Hotel Atlet, menurutnya, dapat memberikan nilai ekonomi dan sosial jika dimanfaatkan dengan tepat. Bangunan itu juga menjadi pusat kegiatan pemuda dan olahraga yang ramai kunjungan.
Anggota legislatif daerah pemilihan Kutai Kartanegara itu menduga pemerintah provinsi kurang serius dan konsisten untuk mengelola aset seperti Hotel Atlet yang dibangun untuk mendukung PON 2008.
"Semestinya kita tidak hanya bisa membangun, tapi juga merawat dan memastikan bangunan tersebut memberikan manfaat maksimal," katanya.
Baca juga: Pemprov Kaltim perbaiki Hotel Atlet lewat anggaran 2024
Baca juga: Pemprov Kaltim perbaiki Hotel Atlet lewat anggaran 2024
Dia mengajak semua pihak untuk berpikir kritis tentang cara terbaik dalam memanfaatkan aset-aset yang ada agar memberikan kontribusi positif bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Salehuddin meminta aksi cepat pemerintah provinsi dalam mengoptimalkan aset daerah yang tidak terpakai.
"Diskusi mengenai pemanfaatan Hotel Atlet telah berlangsung sejak 2016, tapi belum ada realisasi yang memadai hingga saat ini," katanya.
Hotel Atlet, lanjutnya, punya lokasi strategis di dekat GOR Kadrie Oening sehingga punya potensi besar sebagai pusat layanan masyarakat, kantor administrasi pemerintah, bahkan sebagai pusat kuliner, dan promosi UMKM.
Baca juga: Anggota DPRD dukung pemindahan gedung Perpustakaan ke Hotel Atlet
Baca juga: Anggota DPRD dukung pemindahan gedung Perpustakaan ke Hotel Atlet
Dia menyatakan prihatin dengan kondisi hotel yang tampak tidak terawat serta banyak fasilitas yang rusak atau hilang.
"Kita tidak boleh membiarkan Hotel Atlet terus terbengkalai. Harus ada langkah nyata dari pemerintah provinsi untuk mengubahnya menjadi aset yang berharga bagi masyarakat," ujarnya. (Adv/DPRD Kaltim)
