Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terkait temuan dugaan kebocoran data Pemilu 2024.
Direktur Jenderal (Dirjen) Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo Usman Kansong kepada ANTARA di Jakarta, Rabu, mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan terkini terkait informasi dugaan kebocoran data di situs KPU RI.
"Kami masih telusuri dan koordinasikan bersama BSSN dan KPU," kata Usman.
Sementara itu, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menjelaskan tim teknis dari KPU sedang berkoordinasi dengan BSSN dan Tim Siber Mabes Polri untuk melihat sejauh apa kebocoran data yang diduga terjadi sejak Selasa (28/11).
"Tim di dalam yang menangani IT (teknologi informasi) KPU ada tim dari Siber Mabes Polri. Nanti, kalau sudah ada perkembangan, sudah jelas, maka tentu ada tindakan-tindakan lanjutan; tetapi yang paling penting sekarang sedang diperiksa, sedang dicek," kata Hasyim di Jakarta, Rabu.
Dia menjelaskan awalnya tim KPU baru mengetahui informasi terkait kebocoran data tersebut melalui berita di media massa.
Hasyim mengatakan ada pihak yang menyampaikan ke publik terkait sistem informasi KPU, terutama data pemilih, dikabarkan diretas dan datanya diambil lalu dijual.
Namun, hingga saat ini, data pemilih Pemilu 2024 masih bisa diakses dan dicek di situs dptonline.kpu.go.id lewat nomor induk kependudukan (KTP).
"Intinya, informasi itu masih bisa diakses sampai sekarang," ungkap Hasyim.
Hal itu terkait munculnya peretas anonim bernama "Jimbo" yang mengklaim telah meretas situs KPU dan mengakses data pemilih dari situs tersebut.
Akun tersebut membagikan 500 ribu data contoh dalam satu unggahan di situs BreachForums. Situs tersebut biasanya digunakan untuk menjual data-data hasil peretasan.
Jimbo juga memverifikasi kebenaran data dengan beberapa tangkapan layar dari situs cekdptonline.kpu.go.id.
Dalam unggahannya, Jimbo mengungkapkan dari 252 juta data yang diperolehnya, terdapat beberapa data yang terduplikasi.
Setelah dilakukan penyaringan, ditemukan 204.807.203 data unik. Angka tersebut hampir sama dengan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) KPU yang mencapai 204.807.222 pemilih dari 514 kabupaten dan kota di Indonesia serta 128 negara perwakilan.
Data yang berhasil diakses "Jimbo" itu mencakup informasi pribadi, seperti nomor induk kependudukan (NIK), nomor kartu keluarga (KK), nomor KTP, nomor paspor pemilih di luar negeri, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat lengkap, serta kode tempat pemungutan suara (TPS).
