Pj Gubernur laporkan sukses Pemilu 2024 kepada Komisi II DPR

Pj Gubernur Kaltim saat menerima rombongan Komisi II DPR RI yang dipimpin ketuanya, HM Rifqinizamy di pendopo Odah Etam Kantor Gubernur Kaltim (Antara Kaltim/HO-Adpim Pemprov Kaltim)

Secara umum partisipasi pemilih saat pilpres dan pileg Februari lalu jauh di atas rata-rata nasional

Samarinda (ANTARA) - Penjabat Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Akmal Malik menyampaikan sukses pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) serentak tahun 2024 di Kaltim ke rombongan Komisi II DPR RI saat melakukan kunjungan kerja ke Samarinda.

"Secara umum partisipasi pemilih saat pilpres dan pileg Februari lalu jauh di atas rata-rata nasional," buka Akmal bangga di Swissotel Nusantara, Jumat.

Kepada rombongan Komisi II DPR RI yang dipimpin ketuanya, HM Rifqinizamy, Pj Gubernur Akmal Malik menguraikan raihan sukses partisipasi pemilih Kaltim pada pilpres dan pileg lalu.

Partisipasi pemilih pada pemilihan presiden sebesar 79,80 persen. Sedangkan untuk pemilihan DPR RI partisipasi pemilih sebesar 79,18 persen dan pemilihan DPRD 79 persen.

"Kita bersyukur partisipasi pemilih Kaltim di atas rata-rata nasional. Ini adalah keberhasilan bersama. Penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, pihak keamanan, masyarakat dan pemerintah," beber Akmal.

Secara umum pesta demokrasi di Kaltim pada Februari 2024 lalu berjalan baik dan sukses.

Akmal menegaskan untuk selanjutnya sesuai tugas dan fungsi pemerintah adalah memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pilkada baik Provinsi maupun Kabupaten dan Kota.

Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu juga mengaku rajin berkomunikasi dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim Fahmi Idris. Mereka pun aktif memantau kesiapan infrastruktur dan logistik pemilu hingga ke desa-desa dan daerah terpencil.

"Kita rajin berkomunikasi. Tidak harus formal. Ber-WhatsApp-an saja juga bisa," ungkapnya.

Salah satu bentuk dukungan nyata Pemprov Kaltim demi sukses pilkada serentak adalah dengan pemberian Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

"Total NPHD yang sudah direalisasikan untuk KPU, Bawaslu dan pihak keamanan mencapai Rp1,1 triliun," ungkap Akmal.

Realisasi tersebut disesuaikan dengan tahapan. Untuk pihak keamanan terutama pada saat pelaksanaan dan pengamanan penghitungan hasil pilkada.

"Kaltim yang pertama menyelesaikan NPHD, pada 23 September 2023. Itu bentuk dukungan kami untuk sukses pilkada. Alhamdulillah kami di-back up oleh Forkopimda," puji Akmal.

Nilai lebih dukungan lainnya adalah memberikan jaminan sosial BPJS bagi tenaga lapangan di seluruh TPS di Kaltim.

"Hanya disini semua petugas TPS kita beri jaminan sosial BPJS kesehatan. Ini tidak ada di daerah lain," bangga Akmal lagi.

Ketua Komisi II DPR RI HM Rifqinizamy memuji langkah- langkah yang dilakukan Pemprov Kaltim bersinergi dengan penyelenggara pemilu dan Forkopimda.

Namun ia mengingatkan pemanfaatan NPHD secara tepat dan tidak melanggar hukum.

"Saya terima kasih ke Pak Pj Gubernur, tidak ada masalah dengan NPHD. Karena di tempat lain NPHD-nya sudah habis, padahal pemilunya belum apa-apa. Terpaksa kita bantu dengan APBN," sebut politikus dari Kalimantan Selatan itu.

Ketua KPU Kaltim Fahmi Idris melaporkan pilkada tahun ini akan diikuti 2.821.202 pemilih yang terdaftar dalam DPT. Mereka akan mencoblos di 6.274 TPS dengan 30
TPS Lokasi Khusus.

"Kampanye dilakukan mulai 25 September hingga 23 November 2024. Sedangkan debat terakhir 22 November 2024. Mudah-mudahan tensi politik semakin menurun," harap Fahmi.

Sementara Ketua Bawaslu Kaltim Hari Dermanto menjelaskan kampanye terbanyak dilakukan di Bontang, Balikpapan, Kutai Timur dan Samarinda.