Balikpapan (ANTARA) - Pemerintah Kota Balikpapan terus berupaya meningkatkan kepedulian agar para penyandang disabilitas mendapatkan hak dan tempat yang layak dengan melengkapi sejumlah fasilitas umum (Fasum) yang ramah kaum difabel.
Hal terungkap saat sosialisasi aksesbilitas untuk penyediaan fasilitas umum ramah disabilitas, di Hotel Grand Tika Mustika, Balikpapan.
“Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan atas kerja sama dengan Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) yang diikuti camat dan lurah se-Kota Balikpapan,” kata Asisten Bidang Perekonomian Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Andi Yusri Ramli mewakili Wali Kota Balikpapan Rahmat Mas’ud.
Dia mengapresiasi kepada SIGAB yang telah menyelenggarakan sosialisasi tersebut. Beberapa waktu lalu SIGAB juga sempat menggagas kegiatan serupa dengan sasaran SD dan Puskesmas di Kota Balikpapan.
“Pada prinsipnya Pemkot Balikpapan sangat mendukung tersedianya aksesibilitas atau fasilitas bagi kaum difabel dalam berbagai sarana publik atau umum,” katanya.
Karena pada dasarnya kata Andi Yusri para difabel juga memiliki hak serupa dengan warga negara lainnya, dalam akses pelayanan publik. Juga menyangkut partisipasi dalam pembangunan.
Menurutnya, para disabilitas juga merupakan aset pembangunan yang tertulis dalam undang-undang nomor 8 tahun 2016.Dalam UU itu di sebutkan penyandang disabilitas juga berhak untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan dan akses lainnya.
Lanjutnya, terlebih, Kota Balikpapan sebagai beranda Ibu Kota Nusantara (IKN) berupaya mewujudkan kota yang nyaman dihuni bagi semua kalangan.
“Saya meminta kepada para camat dan lurah untuk bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Karena merupakan ujung tombak pelayanan terdekat dengan masyarakat. Maka lingkungan kerja saudara harus ramah, merangkul serta mengakomodir semua kalangan tanpa kecuali,” ujar Andi Yusri.
Sementara, Direktur SIGAB Balikpapan Suharto menyampaikan, pihaknya sangat antusias bekerja sama dengan Pemkot Balikpapan.
“Kami dari unsur disabilitas harus mempersiapkan diri. Karena terpilihnya Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara menjadi pionir Provinsi yang inklusif terhadap disabilitas,” paparnya.
Hal itu dapat dilihat Perhatian pemerintah membangun mulai dari peningkatan kapasitas para disabilitas, memberi pemahaman stakeholder tentang hak-hak disabilitas, dan juga bagaimana mempersiapkan infrastruktur fisik .
“Seperti mempersiapkan sistem yang inklusif ini pekerjaan panjang, dan harus memiliki tekad yang kuat,” katanya.
Sementara kegiatan sosialisasi tersebut juga dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama atau MoU antara lembaga SIGAB dengan Walikota Balikpapan yang diwakili Asisten Bidang Perekonomian Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Andi Yusri Ramli. (Adv)
