Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur Puji Setyowati menyatakan dukungan terhadap rencana Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik dalam memelihara buaya bernama Riska untuk dibuatkan penangkaran yang berfokus pada konservasi.
"Buaya Riska memiliki potensi besar sebagai aset berharga dalam upaya pelestarian spesies yang terancam punah," kata Puji di Samarinda, Rabu.
Ia menyarankan agar pengelolaan buaya Riska diserahkan kepada lembaga atau organisasi yang berkomitmen pada perlindungan hewan.
"Ini penting untuk memastikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat lokal serta kelangsungan hewan itu sendiri," ujarnya.
Puji juga mengingatkan agar pengelolaannya nanti memperhatikan aspek lingkungan, terutama manajemen limbah yang dihasilkan selama pengelolaan.
"Lokasi pemeliharaan buaya tersebut berdekatan dengan pemukiman penduduk dapat berdampak negatif pada lingkungan, termasuk potensi pencemaran udara. Oleh karena itu, diperlukan tindakan bijak dan berkelanjutan dalam merencanakan pengelolaan hewan tersebut.," tuturnya.
Dia berharap dukungan dari berbagai pihak akan membawa ke arah pengembangan wisata yang menggabungkan aspek konservasi hewan dan pengalaman wisata yang bermutu.
"Ini juga memiliki potensi untuk memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah," tuturnya.
Sebelumnya, Pj Gubernur Provinsi Kaltim Akmal Malik menjanjikan untuk mencarikan solusi terbaik bagi kelangsungan hidup buaya Riska usai dievakuasi dari habitat aslinya di Sungai Guntung Bontang menuju ke tempat baru di Penangkaran Buaya Teritip, Balikpapan.
"Buaya Riska ini banyak menarik perhatian publik. Bagaimana pun Buaya Riska ini binatang buas. Sebagai binatang buas dia punya hak untuk hidup di habitatnya," kata Pj Gubernur Akmal Malik saat mendampingi kunjungan Ketua Umum TP PKK Tri Tito Karnavian di Penangkaran Buaya Teritip, Balikpapan Timur, Selasa.
Menurut Akmal, kondisi tempat penampungan Buaya Riska sangat tidak layak. Kondisi ini dikhawatirkan membuat Buaya Riska makin stres.
Karena alasan itulah, dalam waktu segera pihaknya akan mengundang Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) untuk mencari jalan terbaik bagi Riska dan keselamatan masyarakat. (Adv/DPRD Kaltim)
