Samarinda (ANTARA) -
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur membahas peningkatan capaian program gizi di kenal dengan istilah D/S, dimana D adalah jumlah balita yang ditimbang dan S adalah jumlah semua balita yang berada di wilayah kerja.
"Hal ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemantauan kesehatan bayi dan balita melalui kegiatan posyandu," kata Sub Koordinator Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kaltim Muhammad Maulana Fahmi pada pertemuan peningkatan D/S tingkat provinsi di Hotel IBIS Samarinda, Senin.
Ia mengatakan, pemantauan pertumbuhan merupakan salah satu kegiatan utama program perbaikan gizi, yang menitikberatkan pada upaya pencegahan dan peningkatan keadaan gizi anak.
Dipaparkannya, berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan tahun 2022, prevalensi balita stunting di Kaltim mencapai 23,9 persen, menempati peringkat ke-16 tertinggi secara nasional.
Angka tersebut masih tergolong tinggi, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yang menetapkan batas aman prevalensi stunting maksimal 20 persen.
“Kami ingin menurunkan angka stunting di Kalimantan Timur, khususnya di wilayah calon ibu kota baru dan sekitarnya,” kata Fahmi.
Oleh karena itu katanya Dinkes Kaltim perlu meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan posyandu, yang merupakan salah satu sarana untuk memantau tumbuh kembang anak secara rutin dan berkala.
Fahmi menjelaskan, pemantauan status gizi pada balita dilakukan dengan memanfaatkan data hasil penimbangan posyandu setiap bulan berdasarkan indikator SKDN, dimana S adalah sasaran balita di suatu wilayah, K artinya balita yang memiliki Kartu Menuju Sehat (KMS), D yaitu balita yang ditimbang berat badannya, dan N adalah balita yang ditimbang dan naik berat badannya.
“Pencatatan dan pelaporan data SKDN dapat digunakan untuk melihat cakupan kegiatan penimbangan, kesinambungan kegiatan penimbangan posyandu, tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan, kecenderungan status gizi, dan efektivitas kegiatan,” jelasnya.
Namun, persentase capaian D/S di Kalimantan Timur pada tahun 2022 sebesar 39,81 persen masih belum mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 60 persen. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam mengikuti posyandu masih rendah.
“Kami membutuhkan program inovasi sebagai terobosan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat mengikuti posyandu balita,” imbuhnya.
Selain itu, pihaknya juga ingin memberikan berbagai informasi mengenai kesehatan ibu dan anak, seperti pemberian ASI, MPASI, dan pencegahan penyakit.
"Kami juga ingin meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) masyarakat di posyandu," ucap Fahmi.
Fahmi berharap kegiatan tersebut dapat memberikan masukan dan solusi untuk meningkatkan kinerja posyandu dalam upaya pencegahan dan penanggulangan stunting di Kalimantan Timur.
Sementara itu, pertemuan peningkatan capaian D/S tingkat provinsi itu berlangsung dari tanggal 9 – 11 Oktober 2023 dan diikuti oleh 33 peserta yang terdiri dari 20 peserta dari kabupaten/kota dan 13 peserta dari provinsi. Peserta berasal dari lintas sektor dan lintas program Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur. (Adv)
