Balikpapan (ANTARA Kaltim) - Dewan Pengurus Nasional (DPN) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berharap penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden 2014 tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi Indonesia.
"Kami harapkan pemerintah memainkan perannya untuk menjaga pertumbuhan tersebut, sehingga tidak menyebabkan pertumbuhan itu menurun," kata Ketua Bidang Organisasi DPN Anthony Hilman di Balikpapan, Minggu.
Mewakili Ketua Umum Apindo menghadiri musyawarah provinsi (Musprov) Apindo Kalimantan Timur di Balikpapan, dia mengatakan, selama ini penyelenggaraan Pemilu yang melibatkan hampir seluruh lapisan masyarakat membuat keadaan menjadi lebih dinamis dari biasanya yang mengharuskan aparat keamanan meningkatkan kewaspadaan dan kesiagaan.
Untuk Kalimantan Timur saja, kata dia, polisi menyiapkan 6.000 personel untuk mengamankan situasi menjelang hingga akhir Pemilu 2014, mulai dari Pemilu Legislatif hingga pemilihan Presiden.
Dia mengatakan, pada sejumlah daerah dengan tingkat kerawanan tinggi malah bisa menghentikan gerak roda ekonomi. Para pedagang misalnya, memilih menutup toko dan menghentikan sementara bisnis saat iring-iringan kampanye dijadwalkan akan melewati tempatnya mencari nafkah.
"Peralihan kekuasaan juga membuat sejumlah hal-hal penting kebijakan ekonomi pemerintah mungkin tertunda. Hal-hal seperti itulah yang kami harapkan dapat diantisipasi," ujarnya.
Menurut dia, pemerintah memiliki peran kunci karena apa pun yang dilakukan akan langsung mempengaruhi dunia usaha.
Musprov Apindo digelar sejak Sabtu (15/2) dengan agenda utama pemilihan ketua dan menyusun program kerja periode 2014-2019.
"Tahun 2014 merupakan Musprov ke-7 Apindo Kaltim. Kami berharap kepengurusan yang baru akan terpilih nanti dapat menciptakan keadaan yang lebih baik lagi," kata Ketua Apindo Kaltim Slamet Brotosiswoyo.
Menurut dia, sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Apindo, pergantian pengurus dilakukan setiap lima tahun sekali.
Dalam kepengurusan yang lama yang dipimpinnya, Brotosiswoyo mengakui masih banyak kekurangan, karena keterbatasan daya maupun dana untuk berkonsolidasi dengan pengurus di kabupaten dan kota.
Karena itu, dia berharap kepengurusan yang baru harus bisa bekerja lebih baik lagi dan mendorong ekonomi Kaltim lebih baik lagi. (*)
