Dua desa di Kaltim jadi teladan karena ramah perempuan

Samarinda (ANTARA) - Dua Desa di Provinsi Kalimantan Timur menjadi Pilot Project atau percontohan Program Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (D/KRPPA) oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI.

"Di Kaltim hanya dua desa yang menjadi pilot project Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak dari total 1.038 desa di Kaltim," ungkap Sekretaris Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Eka Wahyuni di Samarinda, Kamis.

Eka mengatakan desa yang menjadi percontohan adalah Desa Labanan Jaya dan Labanan Makmur Kabupaten Berau, serta Desa Songka dan Desa Janju Kabupaten Paser.

"Harapannya pilot project ini bisa berdampak pada terwujudnya Indonesia Layak Anak (Idola) pada 2030 sekaligus menyongsong tibanya Indonesia dalam tatanan Planet 50:50 di 2030," jelasnya.

Baca juga: Dinkes Penajam cegah stunting melalui bantuan tambahan gizi anak

Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mencapai target pemberdayaan perempuan dan anak juga dituangkan dalam Surat Edaran Nomor: 465/5914/V/DKP3A/2022, Tentang Pelaksanaan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Di Kalimantan Timur.

Selanjutnya secara mandiri, Provinsi Kaltim telah melakukan identifikasi terhadap desa/kelurahan yang potensial menuju D/KRPPA, yaitu Desa Sumber Sari Kabupaten Kutai Kartanegara dan Desa Api-Api Kabupaten Penajam Paser Utara.

Kemudian Desa Sumber Sari mendapatkan penghargaan sebagai Desa Ramah Gender pada acara Parade Gender Kaltim Tahun 2022, keunggulannya adalah walaupun Kepala Desanya laki-laki namun telah melakukan strategi gender mainstreaming dengan menetapkan keputusan desa integrasi gender dalam pembangunan desa, dan menempati keterwakilan BPD, BUMDes, dan lain-lain.

Untuk memastikan adanya dukungan anggaran di desa ramah perempuan dan peduli anak, maka BPKAD Provinsi Kalimantan Timur menetapkan potensi potensial responsif gender pada seluruh sektor atau dinas dan menempatkan kabupaten/kota sebagai sasaran.

"Mengingat urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah urusan konkuren maka kabupaten/kota memiliki program kegiatan yang sama dengan provinsi," jelasnya.

Baca juga: Sembilan kabupaten/kota Kaltim raih predikat layak anak