Balikpapan (ANTARA) - Hingga Juli 2023 ini, sudah 7 desa di perbatasan Indonesia-Malaysia yang berhasil dilistriki oleh PLN, yang seluruhnya sudah menikmati listrik 24 jam per hari.
“Untuk Provinsi Kalimantan Utara, hingga Juni 2023 sudah ada tujuh desa yang berhasil kita tingkatkan operasional jam nyalanya menjadi 24 jam. Ketujuh desa itu tersebar di tiga kabupaten yaitu Kabupaten Bulungan yakni Desa Naha Aya, Lepak Aru, dan Long Pari, di Kabupaten Tana Tidung yaitu Tengku Dacing, dan di Nunukan,” rinci General Manager (GM) PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Joice Lanny Wantania, Minggu.
Desa Sekaduyun Taka, Tabur Lestari, dan Semaja baru dua pekan ini resmi mendapat listrik 24 jam dari PLN. Tidak kurang dari 500 kepala keluarga atau 2500 jiwa mendiami ketiga desa tersebut, yang berbatasan langsung dengan wilayah Kesultanan Sabah, bagian dari Federasi Malaysia.
Ketiga desa berada dalam administrasi Kecamatan Sei Manggaris, bagian Kabupaten Nunukan di daratan Kalimantan yang terdekat dengan ibukota kabupaten di Pulau Nunukan.
Joice berharap masuknya listrik di daerah ini dapat mendorong segala sektor kehidupan seperti ekonomi, sosial, pendidikan dan sektor pendukung lainnya yang bergantung pada listrik menjadi lebih baik dan lebih maju lagi.
Sekretaris Desa Sekaduyan Taka, Tarto (37) menjelaskan bahwa saat menggunakan genset untuk menghasilkan listrik, dalam sebulan, setiap warga bisa mengeluarkan biaya lebih dari Rp2 juta untuk ongkos membeli bahan bakar minyak (BBM). Setelah ada listrik PLN, warga cukup mengeluarkan biaya Rp300 ribu bayar rekening listrik.
“Selain lebih mahal karena harus membeli BBM, kami juga repot karena mesti memelihara genset. Kalau pakai listrik PLN, sangat mudah, semua tinggal pakai saja,” kata Tarto.
Pada kesempatan itu juga GM Joice menambahkan, bahwa program melistriki desa-desa terluar, terpencil, dan terdepan (daerah 3T) ini bisa dikerjakan PLN dengan dukungan Penyertaan Modal Negara (PMN),
PMN memungkinkan tantangan melistriki desa-desa atau kampung terpencil bisa dikerjakan. Daerah 3T, dengan aksesnya yang jauh atau juga sulit, dengan jumlah penduduk sedikit, maka tidak akan bisa menguntungkan bila dihitung dari segi bisnis. Menurut perhitungan PLN, diperlukan biaya antara Rp25-45 juta untuk melistriki satu rumah di daerah 3T, sementara biaya sambungan baru untuk 2200 watt di kota bisa kurang dari Rp4 juta.
“Tapi kita kan tidak melulu bisnis cara berpikirnya. Ada juga keadilan sosial. Di sinilah negara hadir dengan PMN itu,” jelas GM Joice.
Maka PLN mengalokasikan PMN Rp10 triliun pada 2023 ini untuk membangun pembangkit berbasis energi baru terbarukan, Rp3,8 triliun untuk pembangunan transmisi dan distribusi, dan Rp4,5 triliun lagi untuk jaringan distribusi hingga rumah warga di desa sasaran.
“Dengan dukungan yang luar biasa dari pemerintah melalui PMN, kami berharap energi berkeadilan bisa terwujud bagi seluruh masyarakat terutama mereka yang ada di daerah terluar, terpencil, dan terdepan,” demikian Joice.
