Samarinda (ANTARA) - Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERA) Provinsi Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda menargetkan kondisi Jalan Provinsi akan sudah mantap 78 persen di akhir tahun 2022.
“Pada tahun 2023 Pemprov Kaltim menargetkan capaian kemantapan jalan provinsi lebih dari 82 persen,” katanya di Samarinda, Jumat.
Ia menuturkan, hingga akhir tahun 2023 berdasarkan target pekerjaan yang laksanakan, diperkirakan kemantapan jalan provinsi bisa tembus hingga 82 persen, dan posisi saat ini baru 77 persen. tinggal sedikit lagi untuk mencapai 78 persen.
Fitra mengemukakan, sejumlah ruas jalan Provinsi yang dilakukan peningkatan kualitas menjadi mantap antara lain jalur Samarinda- Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) sepanjang 67 km. Jalur Samarinda-Palaran-Sangasanga-Muara Jawa-Samboja, menyisir di wilayah pesisir.
Ia menjelaskan, saat ini jalan provinsi yang telah mantap sepanjang 692 km. Jika realisasi bisa mencapai 82 persen di tahun 2023, maka berarti ada 711 km kondisi jalan provinsi yang sudah mantap. Sisanya 184 km kondisi jalan masih rusak ringan dan rusak berat.
Mengenai jalur jalan provinsi kerusakannya cukup parah katanya, berada di wilayah utara, yakni sebagian wilayah Kabupaten Kutai Timur dan sebagian wilayah Kabupaten Berau. Oleh karena itu, ada beberapa proyek perbaikan jalan dianggarkan ke wilayah utara Kaltim pada tahun 2023.
“Pada tahun 2022, serapan anggaran terbanyak dari kami adalah pekerjaan jalan. Untuk keseluruhan anggaran yang terserap sekitar 50 persen dari nilai anggaran Rp1,8 triliun,” imbuhnya.
Sebelumnya Anggota DPRD Provinsi Kaltim, Romadhony Putra Pratama menyebutkan pemantapan ruas jalan di Provinsi Kaltim pada tahun 2023 mestinya ditargetkan bisa terealisasi di atas 80 persen, sebagai persiapan proses menuju ibu kota negara (IKN) Nusantara.
"Kaltim mesti berbenah dari sekarang melalui perbaikan ruas jalan provinsi yang harus dilaksanakan secara maksimal. Kalau bisa tahun depan bukan hanya mantap 78 persen atau 80 persen, tapi bisa 100 persen," kata Romadhony.
Menurutnya, dalam hal perbaikan jalan provinsi, proses lelang harus dipercepat. Hal ini karena melihat dari pengalaman tahun sebelumnya, proses lelang terutama dalam proyek-proyek infrastruktur dirasa sangat lambat.
Ia menilai, proses lelang yang lambat maka berpengaruh terhadap terlambatnya proyek infrastruktur jalan yang dirasa penting untuk masyarakat Kaltim. Apalagi tahun depan sudah dimulai pembangunan persiapan IKN.
"Sebagai masyarakat Kaltim jika di tengah proses pembangunan IKN ternyata masih banyak ruas jalan provinsi yang rusak. Makanya kalau bisa, hal- hal seperti ini dikejar semaksimal mungkin," ucap Romadhony.
Sebelumnya juga anggota Komisi II DPRD Kaltim Agus Aras menuturkan APBD 2023 Provinsi Kaltim mengalokasikan sebesar Rp357,71 miliar untuk berbagai pembangunan di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau, terutama untuk pembangunan jalan dan jembatan.
"APBD yang digelontorkan untuk infrastruktur jalan dan jembatan bertujuan untuk memperlancar akses aktivitas masyarakat dan barang tidak terhambat,” katanya.
