Pemprov Kaltim target APBD 2023 Rp20 triliun

Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menargetkan peningkatan APBD tahun anggaran 2023 bisa menembus angka Rp20 triliun, atau terjadi kenaikan sekitar Rp3 triliun dari APBD Kaltim tahun 2022 sebesar Rp17.2 triliun.

Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi menjelaskan, tambahan sebesar Rp3 triliun pada APBD Kaltim tahun 2023 itu dimungkinkan berasal dari dana perimbangan pusat.

Terutama pada Dana Bagi Hasil (DBH) Kelapa Sawit dan kompensasi Dana Emisi Karbon yang dijanjikan pemerintah pusat akan terealisasi pada tahun 2023.

“Masuknya DBH Kelapa Sawit dan beberapa tambahan lainnya maka insha allah pada 2023 nanti APBD-P Kaltim diperkirakan totalnya bisa mencapai Rp20 triliun,” kata Hadi saat berbicara di Pertemuan Tahunan Bank Indonesia Provinsi Kaltim bertajuk Sinergi dan Inovasi: Memperkuat Ketahanan dan Kebangkitan Menuju Indonesia Maju di Kantor Bank Indonesia di Samarinda, Rabu.

Menurut Hadi, ABPD Murni Kaltim Tahun 2023 sebesar Rp17,2 triliun dan APBD-P yang ditarget sebesar Rp20 triliun, merupakan capaian APBD tertinggi sepanjang sejarah di Kaltim. Angka APBD-P sebesar Rp20 triliun, bahkan diperkirakan bisa lebih tinggi lagi.

“Kalau dana kompensasi emisi karbon sebesar 120 Juta US Dollar tidak dibagi tiga dengan Kementerian Keuangan dan KLHK, Kaltim bisa lebih besar lagi APBD-nya. Karena Kaltim adalah satu-satunya provinsi yang mendapat kompensasi emisi karbon,” paparnya.

Hadi menyebut, meski nilai APBD sebesar Rp20 triliun terdengar fantastis, namun jika dibandingkan dengan luas wilayah Kaltim yang setara Pulau Jawa, angka itu tidak cukup untuk membangun seluruh wilayah Kaltim.

Dengan ditetapkannya Kaltim sebagai Ibu Kota Negara (IKN), Pemprov Kaltim berharap APBN bisa dialokasikan ke Kaltim dengan porsi yang lebih besar.

“Selama ini, sekitar 60 persen APBN digunakan membangun pulau Jawa, 20 persen ke Sumatera dan sisanya 20 persen dibagi ke Indonesia Timur, termasuk Kaltim. Kita berharap dengan IKN di Kaltim porsi APBN nanti lebih merata, pembangunan tidak lagi Jawa sentris, tapi Indonesia sentris,” ujar mantan legislator Senayan ini.

Dengan begitu, ketimpangan pembangunan antara Kalimantan dan Jawa dapat teratasi dengan pemberian dana yang lebih besar dari pusat. ***3***