Penajam Paser Utara (ANTARA) - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD 2023 Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, memprioritaskan pembayaran utang kepada pihak ketiga, kata Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten setempat Tohar.
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara pada 2023 menurut dia di Penajam Sabtu, masih fokus membayar tunggakan utang program dan kegiatan 2020-2021.
Jika dari hasil pembahasan dengan legislatif (DPRD) ada sisa anggaran lanjut dia, akan diprogramkan untuk kegiatan pembangunan fisik.
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara terbebani utang program dan kegiatan 2020-2021 sekitar Rp400 miliar, dan sebagian dilunasi pada tahun ini (2022).
Namun masih ada sisa utang yang harus dirampungkan pada tahun depan (2023), sehingga pemerintah kabupaten belum memprioritaskan program pembangunan fisik pada APBD 2023.
Diproyeksikan pendapatan dan belanja Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara pada 2023 lebih kurang Rp1 triliun.
Besaran angka tersebut belum termasuk Bankeu (bantuan keuangan) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan DAK (dana alokasi khusus) dari pemerintah pusat.
"Masih tunggu ketentuan yang dapat dijadikan acuan politik anggaran, sementara APBD 2023 diproyeksikan sekitar Rp1 triliun," ujarnya
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah menyerahkan KUA PPAS (kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara) kepada DPRD setempat.
Banggar (badan anggaran) DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara tengah melakukan pembahasan KUA PPAS APBD 2023.
Sampai saat ini jelas Tohar, sudah masuk tahapan pembahasan RKPD (rencana kerja pemerintah daerah).
