Samarin (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) melakukan penyesuaian signifikan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026, sebagai dampak penurunan pendapatan transfer dari pemerintah pusat, yang secara langsung mempengaruhi struktur fiskal daerah.
"Pendapatan transfer yang semula direncanakan sebesar Rp9,33 triliun, kini harus dikoreksi menjadi Rp3,13 triliun. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar Rp6,19 triliun, atau 66,39 persen," kata Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, di Samarinda, Minggu.
Sebagai dampaknya, kata Sekda pula, total penerimaan daerah yang sebelumnya disepakati dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sebesar Rp21,35 triliun, turun menjadi Rp15,15 triliun.
Ia menjelaskan bahwa penurunan terbesar terjadi pada pos Dana Bagi Hasil (DBH). Jika pada tahun 2025 DBH mencapai Rp6,06 triliun, untuk tahun 2026 hanya ditetapkan sebesar Rp1,62 triliun, anjlok sekitar 73,5 persen.
"Tekanan fiskal ini menuntut kami untuk menyusun strategi guna menutup celah pendanaan, termasuk dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah," ujar Sri Wahyuni usai melaksanakan rapat paripurna ke-44 DPRD Kaltim, yang berlangsung di Gedung Utama DPRD Kaltim.
Baca juga: Kaltim upayakan insentif guru tak terdampak efisiensi APBD
Ia mengungkapkan struktur APBD 2026 yang telah direvisi yakni Pendapatan Daerah sebesar Rp14,25 triliun terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp10,75 triliun, Pendapatan Transfer Rp3,13 triliun dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp362,03 miliar.
Poin kedua terkait Belanja Daerah sebesar Rp15,15 triliun, dengan rincian Belanja Operasi Rp8,16 triliun, Belanja Modal Rp1,06 triliun, Belanja Tidak Terduga Rp33,93 miliar, dan Belanja Transfer Rp5,89 triliun.
Poin ketiga terkait Pembiayaan Daerah yakni terkait penerimaan pembiayaan Rp Rp900 miliar
Sri Wahyuni menegaskan bahwa meskipun terjadi penyesuaian, alokasi belanja tetap diprioritaskan pada program pembangunan, penguatan pelayanan publik, dan upaya pemerataan di seluruh wilayah Kaltim.
Dalam kesempatan yang sama, Sekda menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kaltim atas koordinasi yang telah terjalin.
"Kami berharap sinergi, kolaborasi, dan komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD dapat terus diperkuat. Sinergi ini adalah kunci untuk mewujudkan pembangunan Kalimantan Timur yang lebih merata, berkualitas, dan berkelanjutan," ujar Sekda pula.
Baca juga: Dishub fokus pemasangan rambu dan marka jalan di 2026
