Bogor, Jawa Barat (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan memberikan taklimat tentang evaluasi jalannya pemerintahan dalam satu tahun terakhir, pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin.
"Akan ada penekanan-penekanan beberapa program yang sudah berhasil dicapai dalam kurun waktu satu tahun tentunya harus dijaga dan ditingkatkan. Kemudian juga ada beberapa program yang belum semua tercapai di tahun pertama itu mungkin bagian dari penekanan beliau," ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di lokasi acara.
Prasetyo menuturkan Presiden akan menyampaikan arahan serta garis-garis kebijakan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah.
Menurutnya, Presiden Prabowo memandang Rakornas ini sebagai momentum untuk menyatukan langkah, visi, dan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan agenda pemerintahan.
Selain itu, forum tersebut juga dimanfaatkan untuk membahas berbagai persoalan yang memerlukan solusi bersama agar dapat ditindaklanjuti secara konkret.
Baca juga: Istana bahas bersama MUI soal desakan mundur dari Dewan Perdamaian
Dalam kesempatan tersebut, kata dia, Presiden diperkirakan akan menyampaikan pembaruan pandangan terkait dinamika geopolitik internasional serta perkembangan kondisi dalam negeri.
Arahan Kepala Negara juga akan menekankan tentang pemerintahan yang harus bersih dari praktik korupsi.
"Termasuk saya juga menduga berkaitan dengan masalah komitmen kita untuk good governance, memberantas dan berjuang sekeras-kerasnya menjalankan pemerintah tanpa korupsi, itu juga selalu menjadi concern bapak Presiden," kata dia.
Prasetyo menyebut Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 kemungkinan berlangsung secara tertutup.
"Mungkin tertutup," kata dia.
Baca juga: Transfer pusat ke Kaltim sebesar Rp37,43 triliun didominasi DBH
Prasetyo menambahkan Rakornas yang digelar Kementerian Dalam Negeri tersebut merupakan agenda rutin tahunan yang mempertemukan pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota.
Forum itu dihadiri secara lengkap oleh gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, serta unsur forum koordinasi pimpinan daerah.
Pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 menjadi agenda strategis pemerintah dalam mempertemukan unsur pemerintah pusat dan daerah dalam satu forum koordinasi nasional.
Rakornas tersebut diperkirakan dihadiri sekitar 4.473 peserta dari seluruh Indonesia yang terdiri atas pimpinan kementerian dan lembaga, gubernur, bupati, dan wali kota, pimpinan DPRD, serta unsur forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda).
Forum ini dirancang untuk memperkuat sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus menyelaraskan pelaksanaan program pembangunan nasional dengan kebutuhan dan kondisi di daerah.
Baca juga: Kaltim revisi APBD 2026 akibat penurunan transfer pusat
