Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengupayakan agar insentif bagi para guru tidak terdampak oleh rencana efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
"Kalau kemungkinan itu (insentif guru) yang kita tidak akan lakukan evaluasi, karena kan belanja insentif guru jumlahnya juga tidak begitu signifikan," kata Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji di Samarinda, Senin.
Menurutnya, insentif tersebut harus dipertahankan karena merupakan bagian dari upaya mendukung kemajuan sektor pendidikan di daerah.
Wagub mendiskusikan hal ini secara khusus dengan Gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim.
Langkah itu diambil untuk memastikan tunjangan bagi tenaga pendidik tidak menjadi masalah di kemudian hari.
Kebijakan mempertahankan insentif guru menjadi pengecualian di tengah rencana pemerintah provinsi melakukan evaluasi terhadap sejumlah pos anggaran.
Salah satu yang masuk dalam evaluasi adalah tambahan penghasilan pegawai (TPP) untuk aparatur sipil negara (ASN).
Seno Aji menyebutkan, ada kemungkinan TPP ASN akan dievaluasi dengan potensi penyesuaian di angka 50 hingga 60 persen.
Rencana efisiensi anggaran ini dilakukan seiring evaluasi ulang APBD 2026 yang akan datang.
Saat ini, pemerintah provinsi masih menunggu hasil kalkulasi dan evaluasi dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Nantinya, hasil pemeriksaan anggaran disesuaikan dengan dana bagi hasil (DBH) yang akan diterima pada 2026.
Ia menegaskan, program-program yang menjadi prioritas adalah yang sejalan dengan visi dan misi pemerintah daerah, terutama untuk keberlanjutan program Gratispol Pendidikan dan Kesehatan.
Sementara itu, program yang dianggap belum mendesak menjadi sasaran evaluasi untuk efisiensi.
