25.865 Aparat Diterjunkan Amankan Pilkada Kaltim

Samarinda (ANTARA Kaltim)- Sebanyak 25.865 aparat di Kalimatan Timur akan diterjunkan untuk mengamankan Pemilihan Kepala Daerah Kaltim yang digelar bersama dengan Pilkada Kota Tarakan, 10 September.

"Jumlah aparat yang sebanyak 25.865 personel itu terdiri atas Kepolisian Daerah Kaltim sebanyak 5.643 personel, 1.756 anggota TNI, dan 18.466 petugas Linmas," kata Kabid Humas Polda Kaltim Kombespol Antonius Wisnu Sutirta di Samarinda, Jumat.

Menurutnya, Polda Kaltim dan jajarannya siap mengamankan semua tahapan Pilkada baik di tingkat Kaltim untuk memilih gubernur dan wakilnya dan di Tarakan untuk memilih Wali Kota Tarakan dan wakilnya.

Pengamanan hingga puluhan ribu personel itu dimaksudkan agar semua tahapan Pilkada Kaltim dan Kota Tarakan berlangsung aman, lancar, dan damai.

Pihaknya juga mengharapkan dukungan dari tiga pasangan Cagub atau Cawagub Kaltim bersama tim suksesnya, untuk turut menyukseskan pesta demokrasi rakyat Kaltim tersebut.

Kesiapan pengamanan ini telah ditandai dengan gelar operasi pasukan bersandi Mantapraja di Samarinda dan Tarakan, Jumat (23/8) yang ditandai dengan penyampaian visi-misi di DPRD Kaltim.

Gelar pasukan pengamanan Pemilukada di Samarinda dilangsungkan di Stadion Madya Sempaja, Samarinda yang dipimpin Kapolda Kaltim, sedangkan di Tarakan dipimpin oleh Wakapolda Kaltim.

Dia juga mengatakan bahwa polisi akan memberikan pengamanan yang sama terhadap tiga pasangan calon yang akan memulai kampanye pada Sabtu (24/8) maupun masyarakat yang terlibat.

Semua mendapat hak pengamanan sama, tidak membeda-bedakan satu pasangan calon dengan pasangan lainnya, termasuk mengamankan lalu lintas jalan di sekitar lokasi kampanye untuk ketertiban dan keamanan masyarakat.

Polisi juga siap menerima dan menindaklanjuti laporan adanya dugaan pelanggaran. Untuk semua Kapolres dan Kapolresta di semua kabupaten maupun kota di Kaltim maupuan di Provinsi Kaltara, akan menginventarisir mua Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dianggap rawan pelanggaran atau kecurangan saat hari pemungutan suara. (*)