Pengamat : Indonesia Harus Bersuara Tanggapi Tragedi Kairo

Samarinda (ANTARA Kaltim) - Pengamat Politik Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Yon Machmudi menilai, Pemerintah Indonesia harus bersikap tegas dalam merespon tragedi Kairo, Mesir, yang menewaskan 65 orang demonstran dan melukai ratusan lainnya di Nasr City, Kairo pada Sabtu (27/7).

"Jelas, para korban rata-rata mendapatkan tembakan peluru tajam di posisi yang mematikan.  Ini adalah tragedi kemanusian paling kelam yang pernah dilakukan oleh militer sepanjang sejarah Mesir," kata Yon Machmudi melalui surat elektronik yang dikirimkan kepada ANTARA, Minggu.

Sebagai negara demokrasi yang penduduk muslimnya terbesar di dunia, Indonesia harus menyatakan keprihatinan atas tragedi ini dan meminta militer dapat menyelesaikan persoalan krisis legitimasi politik Mesir secara demokratis.

Apa yang terjadi di Mesir kata dia, sudah mulai mengarah pada intimidasi militer seperti yang dilakukan pemimpin Suriah Basyar As’ad, terhadap rakyatnya.  

Apabila dalam krisis Suriah, Indonesia berani meminta dunia internasional untuk melakukan pendekatan kekuatan militer apabila diperlukan, mengapa untuk tragedi Kairo ini belum ada pernyataan resmi?

Diperkirakan, menurut Yon Machmudi, tindakan militer akan semakin jauh apabila tidak ada kecaman atas aksi yang mereka lakukan.

Tertutupnya akses informasi dan simpang siurnya berita mengenai tragedi Kairo lanjut dia menunjukkan adanya skenario lain dari pihak militer.  

"Ditambah lagi, adanya upaya menutupi fakta dengan merilis foto-foto palsu yang dilakukan oleh pihak kepolisian sehingga seakan-akan yang tertembak bukanlah dari pihak demonstran," katanya.

Tindakan kudeta militer terhadap presiden yang sah apapun alasannya menurut Yon Machmudi adalah bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan dunia internasional harus mendesak militer agar menyerahkan kekuasaan kepada rakyat.  

"Tindakan kudeta militer adalah tindakan yang tidak populer di era demokrasi sekarang ini. Mesir dikenal sebagai negara yang dalam waktu yang sangat panjang dieksploitasi oleh rezim otoriter dan militer yang korup," ujar Yon Machmudi.  

Hadirnya militer di masa transisi kata peraih gelar PhD dari Australian National University (ANU) pada 2007 itu merupakan langkah yang kontraproduktif dan akan menghilangkan kepercayaan publik  terhadap masa depan demokrasi di negeri Seribu Menara itu.  

"Pemerintah Indonesia hendaknya dapat membaca negara-negara mana saja yang sudah mendukung kudeta militer Mesir ini dan segera menyampaikan sikapnya, kecuali jika Indonesia memang ingin disamakan posisinya seperti negara-negara pendukung kudeta," katanya.   (*)