Samarinda (ANTARA) - Pelaksana tugas (Plt) Karo Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Kalimantan Timur (Kaltim), Yusliando mendukung kebijakan pemerintah pusat menjadikan e-Katalog sebagai media pemberdayaan UMKM.
"Belanja pemerintah harus melakukan pengadaan langsung. Nah medianya melalui e-Katalog sehingga nanti di situ lah UMKM akan menampilkan produk-produk mereka," ujar Yusliando di Samarinda, Jumat.
Ia mengatakan, sebenarnya Kaltim telah menjalankan e-Katalog sejak tahun 2021 namun masih terbatas, hanya berupa makan dan minum.
"Kedepannya, kami akan kembangkan, mungkin etalasenya tidak hanya makan dan minum, termasuk baju seragam dan juga jasa kebersihan," ungkapnya.
Yusliando meyakini, e-Katalog mampu mengurangi risiko korupsi tender mengingat semua orang bisa mengakses dan melihatnya.
"Setiap penyedia silahkan saja memasang harga berapa. Penyedia yang bisa memberikan nilai produk dengan harga murah itu akan dibeli oleh pemerintah. Jadi persaingannya di situ," paparnya.
Dia juga menegaskan, e-Katalog bersifat transparan sehingga tidak ada lagi permainan karena semua serba elektronik.
Lanjut Yusliando, pada tahun 2022 baik pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota diminta mengalokasikan dana sebesar Rp400 triliun untuk penggunaan produk dalam negeri.
"Hari ini setelah tiga hari kita melakukan business matching itu sudah ada sekitar Rp214 triliun, tetapi pemerintah tetap ingin sampai Rp400 triliun," sambungnya.
Sementara Kaltim sendiri telah mengalokasikan kurang lebih sekitar Rp1,295 triliun dari business matching kemarin untuk membeli produk dalam negeri.
Terus dikatakannya, dana yang dialokasikan untuk segmentasi kecil termasuk UMKM di APBD Kaltim 2022 ialah sebesar Rp1,8 triliun.
"Diharapkan, kita benar-benar memanfaatkan potensi dalam negeri. Tidak bergantung pada produk import sehingga memicu adanya pertumbuhan ekonomi, pembukaan lapangan kerja dan paling tidak UMKM kita berdayakan," harapnya.
