Kaltim Perlu Pusat Bantu Pembangunan Infrastruktur

Samarinda (ANTARA Kaltim)-  Pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan sarana-sarana penunjang lainnya di Kaltim masih menjadi prioritas dalam kepemimpinan Gubernur Awang Faroek Ishak-Farid Wadjdy mengingat Kaltim perkembangan ekonomi yang tumbuh sangat pesat.
 
Walau demikian bantuan dana  dari Pemerintah Pusat untuk sejumlah pembangunan infrastruktur yang memang menjadi kewenangannya tersebut  maih sangat kecil.

Demikian dikatakan Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, H. Sa'bani saat menerima tim pengkaji survey dari Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) di ruang Rapat Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (26/6).

"Perhatian dan bantuan dari Pemeritah Pusat untuk pembangunan infrastruktur di Kaltim masih sangat sedikit. Padahal banyak pekerjaan yang membutuhkan dana dari APBN. Akibatnya banyak proyek jalan, jembatan, pelabuhan dan bandar udara yang penyelesaiannya kalah cepat dengan infrastruktur di Pulau Jawa," ujarnya.

Apalagi, lanjut Sa'bani, pembangunan infrastruktur di perbatasan dengan negara tetangga Malaysia, pembangunanya sangat lambat karena hanya mengandalkan APBD saja.

Pembangunan kawasan perbatasan, ujarnya telah dimulai jauh sebelum proyek Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dicanangakan oleh Pemeritnah Pusat.  Untuk itu, Sa'bani meminta tim untuk menyampaikan keluhan, kendala dan obyektivitas pembangunan di Kaltim terutama pembangunan di kawasan perbatasan kepada Presiden.

"Kita mencoba mensingkronkan semua perencanaan Pemerintah Pusat dan Daerah tetapi kita masih tergopoh-gopoh untuk melaksanakan implementasi politik anggaran yang diharapkan oleh masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Dirjen Ekonomi Pengkaji Bidang Geografi Lemhanas RI Brigjen TNI Asis Wanto mengatakan hasil kerja Lemhannas  langsung diserahkan kepada Presiden. Salah satu tugas pokoknya adalah penyelenggaraan pengkajian yang bersifat konsepsional dan strategis mengenai berbagai permasalahan nasional, regional dan internasional yang dilakukan oleh Presiden dalam menjamin wibawa dan keutuhan NKRI.

"Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan gambaran sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan dan pendalaman kajian sehingga pelaksanaan dapat mencapai tujuan sesuai dengan harapan," ujarnya.(Humas Prov Kaltim/Yul)