Nunukan (ANTARA Kaltim) - PT Sebakis Inti
Lestari dan Sebuku Inti Plantation (SIL/SIP) Sebakis, Kabupaten Nunukan
Kalimantan Utara siap menanggung biaya kesehatan pekerjanya yang
keracunan makanan pada saat mengikuti sosialisasi salah satu partai
politik (parpol).
Kepala Perwakilan PT SIL/SIP Sebakis, Heriadi Baskoro, didampingi
stafnya Yudha Purwanto, Selasa (30/4) menyatakan pihaknya akan
menanggung seluruh biaya perawatan bagi 14 pekerjanya yang dirawat di
RSUD Nunukan akibat keracunan makanan tersebut.
"Semua biaya (kesehatan) ditanggung perusahaan dan tidak melibatkan
pengurus partai (Hanura)," katanya saat berada di RSUD Nunukan.
Menurutnya, kebijakannya menanggung seluruh pembiayaan yang
dibutuhkan selama perawatan kepada tetap menjadi beban perusahaan karena
korban adalah pekerjanya.
Ia juga mengaku biaya yang dikeluarkan tersebut tidak akan melakukan
pemotongan upah korban selama masih sesuai dengan kemampuan perusahaan.
Tetapi lanjut dia, apabila biaya perawatan melebihi kemampuan
perusahaan akan mengoordinasikan dengan pengurus Partai Hanura yang
melaksanakan sosialisasi kepada pekerja yang menjadi penyebab peristiwa
itu.
Namun, sebut Yudha, jika terpaksa harus memotong upah bagi pekerja
yang dirawat di RSUD Nunukan kemungkinan besar disesuaikan dengan
tingkatan yang bersangkutan, apakah berstatus pekerja harian atau
bulanan.
"Kalau biaya yang dikeluarkan perusahaan melebihi platform maka bisa
saja dilakukan pemotongan upah pekerja bersangkutan," ujar dia.
Menyangkut keberadaan parpol yang menggelar kegiatan di wilayah
perusahaannya, Yudha memandang hal itu wajar-wajar saja dan perusahaan
tidak melarang atau membatasi parpol untuk melakukan kegiatan sepanjang
ada konfirmasi sebelumnya.
Pada intinya, kata dia, sepanjang biaya yang dikenakan kepada korban
tidak melebihi platform yang telah ditentukan perusahaan maka tidak
akan membebani Partai Hanura atau pekerjanya. (*)
SIL/SIP Siap Tanggung Biaya Perawatan Pekerja Keracunan
Rabu, 1 Mei 2013 2:18 WIB
Semua biaya (kesehatan) ditanggung perusahaan dan tidak melibatkan pengurus partai (Hanura)