Penajam (ANTARA) - Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Penajam Paser Utara (DPD KNPI PPU) mengecam Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI), Lucius Karus terkait dengan tudingan-tudingan tidak berdasar yang disampaikan dalam siaran berita salah satu stasiun televisi nasional (24/08).
Sebagaimana diketahui, dalam acara Prime Talks di Metro TV yang menghadirkan Bupati PPU dan Ombudsman RI tersebut, ditampilkan peryataan dari Ketua FORMAPPI yang didalamnya menyebut Bupati PPU tamak, DPRD PPU tidak fungsional serta pembangunan rumah jabatan merupakan anggaran yang aneh.
Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Lucius Karus dalam siaran tersebut, Ketua KNPI PPU, Sulthan, angkat bicara dan mengecam Ketua FORMAPPI tersebut.
Lucius menuding atau menuduh tanpa disertai referensi berupa data maupun fakta. Hal tersebut dinilai berbahaya, terlebih ia berani memberi tudingan Bupati tamak, DPRD tidak fungsional dan anggaran pembangunan rumah jabatan aneh.
"Kita semua bisa melihat sepanjang Lucius berbicara, tidak satu pun bukti atau data yang ia tunjukkan sebagai referensi pendukung peryataannya. Saya kira ini ilmu moral dasar, tidak boleh menuduh tanpa bukti dan tidak ada rumusnya tuduhan diberikan berdasarkan asumsi. Ini lebih terkesan penggiringan opini dan tendensius," katanya.
Selain itu, Sulthan juga mempertanyakan diksi 'tamak' yang digunakan oleh Ketua FORMAPPI dalam pernyataannya tersebut.
"Seolah Lucius ini tidak paham bahwa rumah jabatan tersebut merupakan aset pemerintah daerah, bukan milik pemimpin yang sedang berkuasa, dalam hal ini Bupati Abdul Gafur Mas'ud (AGM). Belum lagi bila berhitung sisa masa periode kepemimpinan AGM di Penajam bila dikaitkan dengan rumah jabatan yang belum bisa ditempati tersebut," tambah Sulthan.
Oleh karenanya, saya sangat menyayangkan dan mengecam pernyataan Lucius Karus selaku Ketua FORMAPPI atas tudingan tidak berdasar yang ia sampaikan dan disiarkan di Metro TV tersebut.
Selain menyampaikan kecaman, Ketua KNPI PPU ini juga memberikan pendapatnya mengenai pembangunan rumah jabatan yang tetap dilanjutkan ditengah situasi pandemi.
Menurutnya, pemerintah tidak bisa serta merta disalahkan. Hal tersebut bisa dilihat dari pasang surut kasus COVID-19 sejak awal hingga hari ini.
Jangankan pemerintah daerah, bahkan pemerintah pusat, para pakar, hingga organisasi kesehatan dunia sekelas WHO pun berkali-kali merevisi ramalannya terkait dengan COVID.
"Kan kasus COVID sempat melandai dan cenderung menurun. Bahkan di PPU sempat menyentuh zona hijau kalau tidak salah. Sayangnya, beberapa waktu lalu kembali naik bersamaan dengan varian-varian baru COVID yang menyebar," jelas Alumni UIN Syarif Hidayatullah tersebut.
