Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Yaqub mengatakan pihaknya banyak menerima keluhan masyarakat pada pelaksanaan BKT tahun-tahun sebelumnya. Salah satunya terkait transparansi seleksi administrasi.
"Banyak laporan menyebutkan peserta yang tidak lolos proses administrasi tidak diberitahu oleh pengelola kenapa mereka tidak dinyatakan lulus jadi penerima beasiswa," kata Rusman Yaqub.
Ia berharap pada proses seleksi tahun ini ada transparansi dari pengelola BKT mulai dari pendaftaran, hingga proses seleksi.
"Setelah melalui verifikasi administrasi itu diumumkan kriteria penilaiannya apa saja, sehingga orang tidak lulus dia bisa mengetahui alasannya," kata Rusman.
Komisi IV meminta pengelola BKT transparan, baik dalam proses pendaftaran, seleksi administrasi, hingga proses penilaian.
"Transparansi itu dari awal hingga akhir, apapun keputusannya orang tahu prosesnya," jelasnya.
Selain itu, Komisi IV DPRD Kaltim juga meminta Pemprov Kaltim menambah jumlah porsi penerima beasiswa bagi anak keluarga tidak mampu, korban KDRT, korban pelecahan seksual, dan disabilitas.
Rusman Yaqub menerangkan jumlah penerima untuk segmen khusus ini masih rendah.
"Kami minta porsi anak miskin lebih banyak, anak akibat KDRT, kemudian diabilitas berkebutuhan khusus, porsi penerimanya masih rendah," tegasnya.
Hal itu terlihat saat pendaftaran BKT 2021, pendaftar beasiswa dari korban KDRT hanya satu orang.
Ia menegaskan pengelola beasiswa harus mengevaluasi proses pendaftaran sampai sosialisasi program.
"Apakah tidak mendaftar karena ketidaktahuan jadi harus sosialisasi, atau memang mengakses informasi kesulitan. Jadi tidak boleh mengandalkan pendaftaran online kepada segmen-segmen khusus," katanya.
