Ambon (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR-RI Mercy Chriesty Barends menilai Kota Ambon, ibu kota provinsi Maluku sudah selayaknya menjadi kota yang maju dan terkemuka di kawasan Timur Indonesia, terutama di sektor jasa dan perdagangan.
"Sudah waktunya Ambon harus menjadi kota unggulan di sektor jasa, perdagangan dan pendidikan di kawasan Timur. Karena itu orientasi perencanaan pembanguna harus bermuara ke sana," kata Mercy Barends usai melakukan pertemuan dengan jajaran Pemkot Ambon, Selasa.
Menurut legislator asal daerah pemilihan (Dapil) Maluku tersebut, perencanaan pembangunan Kota Ambon ke depan sudah harus diarahkan untuk mendukung Ambon sebagai pusat layanan jasa, perdagangan dan pendidikan terkemuka, termasuk penyediaan sarana dan parasarana pendukung.
Ambon seharusnya tidak lagi berorientasi pada pembangunan dan penyediaan infrastruktur dasar seperti 10 kabupaten kota lainnya di Maluku, karena sebagai ibu kota provinsi Maluku perkembangan pembangunannya sudah sangat jauh berkembang dibanding daerah lainnya di daerah tersebut.
Pemerintah Kota Ambon disarankan lebih memfokuskan program pembangunan yang bersinggungan langsung dengan tiga Program Strategis Nasional (PSN) yang ditetapkan pemerintah pusat di Maluku, baik dari segi sumber daya, infrastruktur hingga perangkat peraturan daerah.
Program strategis nasional yang dimaksudkan yakni kehadiran blok migas Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang direncanakan beroperasi pada 2025, serta rencana pengembangan Gugusan kepulauan Banda sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK) berbasis pariwisata, serta penetapan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN).
"Khusus LIN pemerintah pusat segera membangun pelabuhan perikanan terpadi terintegrasi serta Ambon New Port di perbatasan antara Desa Waai dan Liang, kecamatan Salahutu, Pulau Ambon, Maluku Tengah dan dijadwalkan beroperasi 2023. Rencana ini harus paling pertama disambut dan dijemput Pemkot Ambon," ujarnya.
Menurut anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI itu, semua perencanaan pembangunan pemkot Ambon harus beririsan dengan tiga program besar pemerintah pusat ini, karena semuanya akan bermuara di Ambon sebagai pintu masuk-keluar sektor perdagangan dan jasa, berskala internasional.
Selain program pembangunan sumber daya manusia, termasuk masyarakat kecil juga harus disiapkan untuk menjemput "ledakan" kemajuan pembangunan tersebut, termasuk mempersiapkan para nelayan kecil untuk menjadi tuan di negeri sendiri.
"Jadi nelayan kecil di pesisir, tidak hanya disiapkan agar pemikirannya tidak hanya berorientasi menangkap ikan dan dijual ke pasar, tetapi mereka harus diberdayakan dan ditingkatkan kualitas dan kapasitasnya, agar ke depan memiliki posisi tawar terhadap hasil produksi perikanan sendiri dengan para konglomerat perikanan dari dalam dan luar negeri," tegasnya.
Begitu juga bantuan bagi para nelayan tidak hanya berorientasi untuk peningkatan jumlah produksi perikanan tangkap maupun budidaya, tetapi juga mampu mengembangkan industri pengolahan perikanan skala besar yang berorientasi pangsa pasar ekspor.
Dia berharap ke depan, sektor perikanan Maluku tidak hanya bertumpu pada penangkapan dan budidaya, tetapi juga industri pengolahan dengan kemasan menarik dan baik karena bernilai jual 10 hingga 20 kali lipat dari harga jual ikan di pasaran.
Mercy Barends berjanji akan membantu mengupayakan tambahan alokasi anggaran guna mendukung berbagai program pembangunan di Kota Ambon di waktu-waktu mendatang.
Sedangkan Wakil Wali Kota Ambon Syarief Hadler menyambut baik usulan dan permintaan Anggota Komisi VII DPR-RI tersebut, karena pihaknya telah mengarahkan seluruh dinas dan badan untuk menyingkronkan program pembangunan Ambon untuk mendukung program strategis nasional di Maluku.
"Kami bersyukur mendapatkan banyak informasi dan masukkan dari Mercy Barends terkait strategi dan perencanaan pembangunan pemerintah pusat baik secara nasional maupun di Maluku. Prinsipnya kami siap menjemput bola, terutama menyiapkan sumber daya manusia khususnya masyarakat agar tidak menjadi penonton di negeri sendiri," tandasnya.
