Balikpapan (Antaranews Kaltim) - Komisi VII DPR RI meminta Pertamina bertanggung jawab penuh atas korban tumpahan minyak dan kebakaran di Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur, yang terjadi pada 31 Maret 2018.
"Kami harap jangan ditawar lagi," kata anggota Komisi VII DPR RI Adian Napitupulu di Balikpapan, Senin.
Komisi VII mengirimkan Adian dan wakil ketuanya Herman Khaeron ke Balikpapan untuk bertemu keluarga korban dan pimpinan Pertamina Refinery Unit V.
Menurut Adian, bentuk pertanggungjawaban itu di antaranya adalah membiayai pendidikan anak-anak para korban meninggal dunia dalam peristiwa kebakaran tumpahan minyak hingga mampu mandiri.
"Termasuk bekerja di Pertamina bila memang sesuai pendidikan atau minat bakatnya," kata Adian.
Kejadian tumpahan minyak dan kebakaran di Teluk Balikpapan mengakibatkan lima orang meninggal dunia dan ribuan pohon mangrove terdampak, serta minyak mencemari kawasan seluas 12,7 ribu hektare di Teluk Balikpapan dan muaranya di Selat Makassar.
Kelima korban adalah masyarakat yang pergi memancing saat kejadian berlangsung. Mereka sebagian terjebak api dan sebagian tenggelam di laut saat berusaha menyelamatkan diri.
Para korban tersebut ialah Sutoyo (52), Suyono (45), Imam Nurokhim (41), Agus Salim (42), dan Wahyu (27), semuanya warga Kota Balikpapan.
Diketahui, Imam Nurokhim meninggalkan seorang anak yang masih kecil, sementara Wahyu baru menikah dua bulan. Adapun Sutoyo adalah nelayan dan menjadi pemandu bagi Imam dan Suyono yang pergi memancing.
Walau belum dipastikan apa penyebabnya, pada hari kedua setelah tumpahan minyak, masyarakat menemukan satu individu pesut (Orcaella brevirostris) betina berusia lebih kurang empat tahun tewas di Pantai di kawasan belakang Gedung DPRD Balikpapan di Klandasan.
"Diduga kuat ada hubungannya dengan tumpahan minyak ini," kata peneliti dari Yayasan Rare Aquatic Species Indonesia (RASI) Danielle Kreb.
Menurut Dr Kreb, kehilangan satu pesut yang merupakan hewan yang terancam punah itu merupakan kehilangan yang besar.
Pada kunjungan ke Balikpapan, Komisi VII DPR RI juga ingin memastikan bahwa penanganan tumpahan minyak dilakukan sampai tuntas.
"Kami melihat secara umum tumpahan sudah dibersihkan. Namun, masih ada yang masih terdampak seperti di perumahan Atas Air, selain juga yang terkena dampak adalah para nelayan kepiting. Itu yang tentu secara tuntas harus juga diselesaikan," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron. (*)
