Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie menyatakan bahwa dunia usaha harus meningkatkan kewaspadaan menyusul eskalasi konflik antara Amerika Serikat–Israel dan Iran yang berpotensi menekan perekonomian nasional.
“Kita tidak boleh menganggap enteng. Semua sektor harus waspada. Bahkan ada perusahaan yang sudah force majeure karena rantai pasok tidak tersedia,” ujar Anindya ditemui usai acara silaturahmi Kadin di Jakarta, Jumat.
Ia tidak merinci perusahaan yang terdampak, namun menekankan bahwa kenaikan harga minyak di atas asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 70 dolar AS per barel menjadi faktor utama yang harus diantisipasi.
“Dampaknya mungkin baru terasa satu hingga dua bulan ke depan,” katanya.
Menurut Anindya, dunia usaha mau tidak mau harus melakukan efisiensi karena ada biaya-biaya yang tidak bisa dikendalikan.
Selain itu, ia juga menekankan perlunya kerja sama erat dengan pemerintah untuk menentukan program prioritas yang mampu mempercepat efek berganda bagi perekonomian.
“Outlook perekonomian dunia sudah berubah. Dan geopolitik tidak bisa dianggap hanya sesaat. Jadi tentu kita mesti selalu pandai-pandai untuk memikirkan bagaimana geopolitik ini bisa mempunyai suatu dampak pada perekonomian Indonesia dan apa yang mesti dikuatkan,” ucapnya.
Baca juga: Iran ancam serang pusat data di negara-negara Arab
Meski belum ada laporan spesifik terkait penurunan ekspor, Anindya mengakui gangguan logistik dan sikap wait and see pelaku usaha sudah mulai terasa.
“Gangguan ini bukan hanya soal logistik, tapi juga mentalitas menunggu. Itu pasti ada,” ujarnya.
Ia menambahkan Kadin akan melakukan evaluasi setelah Ramadhan untuk menyesuaikan strategi dunia usaha dengan perkembangan geopolitik global.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan eskalasi konflik di Timur Tengah berpotensi memicu lonjakan harga komoditas, khususnya minyak, terutama jika terjadi penutupan Selat Hormuz.
Ia menyebut kenaikan harga minyak berpotensi meningkatkan beban impor migas Indonesia, menekan surplus neraca perdagangan, sekaligus mempengaruhi neraca pembayaran.
Purbaya menambahkan ketidakpastian global juga bisa memicu arus modal keluar (capital outflow) yang berimbas pada pasar saham, obligasi, serta nilai tukar rupiah, sekaligus meningkatkan biaya pendanaan.
“Pemerintah terus memantau perkembangan ini secara ketat, memastikan instrumen APBN bekerja secara responsif dan menjaga fiskal tetap prudent agar kebijakan tetap terukur guna menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat,” katanya ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta, Rabu (11/3).
Baca juga: Pertamina cari sumber impor alternatif selain Timur Tengah
