Plt Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Penajam Paser Utara (PPU), Kaltim, Muliadi menyatakan data merupakan hal mendasar untuk merumuskan kebijakan, sehingga ia minta semua organisasi perangkat daerah (OPD) menguatkan data.
"Selama saya di Universitas Mulawarman Samarinda, saya coba merumuskan beberapa program kerja untuk Kabupaten PPU, tapi rumusan teknis tidak bisa matang karena data dari OPD yang masih lemah," ujar Muliadi di Penajam, Minggu.
Untuk itu, ia minta semua OPD di PPU menyadari bahwa data merupakan hal penting, sehingga pendataan di bidang apapun harus dilakukan secara detail agar perencanaan pembangunan bisa langsung ke teknis lapangan, bukan perencanaan yang mengambang.
Misalnya, lanjut dia, data sederhana untuk kontinuitas roda ekonomi perajin anyaman dari bambu bagi perajin di desa/kelurahan, maka OPD terkait selain memiliki data detail pelaku usaha juga harus punya data luasan bambu hingga pasarnya.
"Seperti luas lahan, jumlah bambu, produksi per pekan/bulan, prakiraan bambu habis dalam tahun, dan lainnya, karena dari data ini bisa dibuat kebajikan penanaman bambu, pelatihan maupun kebajikan lain yang terkait. Ini baru contoh kecil," katanya.
Masih banyak contoh lain yang harus dikuatkan tiap OPD, mulai status jalan, panjang, lebar, kerusakan, penerangan jalan, fasilitas umum yang belum ada, dan ini harus diperbarui maksimal per akhir tahun agar rancangan program pembangunan gampang mendaratkan.
Bahkan, lanjutnya, hal yang paling mudah pun harus pasti datanya, seperti jumlah RT per desa/kelurahan, per kecamatan hingga kabupaten karena mulai tahun ini ada sosialisasi program untuk RT yang penerapannya dilakukan tahun depan.
Terkait hal ini, lanjut Muliadi, beberapa hari lalu ia telah memimpin rapat perdana dengan lintas OPD, yakni selain meminta OPD tidak lemah dalam pendataan, rapat tersebut juga sebagai langkah sinergitas percepatan pembangunan.
"Selama ini OPD tidak hanya lemah dalam pendataan, tapi juga lemah koordinasi. Bahkan koordinasi antarbidang dalam OPD yang sama pun lemah, padahal kelemahan koordinasi ini bisa dipastikan pada lambatnya pembangunan daerah," ucap Muliadi.
Selain itu, lanjutnya, kedisiplinan ASN pun perlu terus ditingkatkan dan berorientasi pada capaian kinerja yang tercermin pada visi misi Bupati PPU, yakni Maju, Modern, dan Relegius.
"Saya kembali tegaskan, tidak boleh ada OPD yang tidak bersinergi dengan OPD lainnya, maka koordinasi yang dilandasi keterbukaan dalam perencanaan program perlu terus dilakukan," katanya.(ADV)
