Balikpapan (ANTARA) - KPU Kota Balikpapan mendapat bantuan sebesar Rp1,7 miliar dari Kementerian Dalam Negeri untuk pengadaan alat pelindung diri (APD) yang akan digunakan untuk kegiatan dan tahapan pilkada Balikpapan.
“Anggaran yang kita ajukan ke Pemerintah melalui KPU RI sebesar Rp13,5 miliar. Dari jumlah itu, sudah cair Rp1,7 miliar. Dana itu pun dipakai untuk menanggulangi kebutuhan-kebutuhan awal,” kata Ketua KPUD Kota Balikpapan Noor Thoha,di Balikpapan Rabu (1/7).
Menurut Thoha, untuk pengadaan APD karena situasinya mendesak maka dilakukan swakelola maupun penunjukkan langsung (PL).
“Karena kalau dilelang keburu habis kegiatannya baru mau ketemu pemenangnya,” kata Thoha. Hal itu juga nanti tergantung dari kemampuan Pemerintah Kota Balikpapan membantu untuk pengadaan APD.
“Kan belum tentu semua dipenuhi tergantung dari daerah. Kalau daerah lain face shiel nya ditanggung daerah,” kata Thoha.
“Makanya dari Mendagri akan memantau terus terhadap kemampuan daerah itu bisa memfasilitasi apa.”
Menurut Thoha, sejauh ini Pemerintah Kota Balikpapan membantu untuk rapid test. Bahkan dalam waktu dekat 132 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) akan menjalani rapid test gratis.
“Ya PPK PPS nanti di rapid gratis, berarti anggaran itu kan keluar PPK PPS jumlahnya 132 kita sudah bersurat Dinas Kesehatan sudah menjadwalkan,“ ujarnya.
Dia menambahkan, sejak mulai aktifitas, yakni pelantikkan anggota PPS pekan kemarin, dalam masa pandemi COVID-19, semua kegiatan dan tahapan KPU Kota Balikpapan menerapkan protokol kesehatan ketat.
“Mulai pelantikkan kemarin protokol COVID-19 sudah melekat. Masker, disinfektan, sarung tangan, face shield itu semua kita adakan.”
Pilkada Balikpapan sendiri ditunda sampai akhir tahun. Saat ini masih dalam tahapan penentuan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota.
