Samarinda, (ANTARA News Kaltim) - Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda Kalimantan Timur menggelar Diseminasi Pemagangan Dalam Negeri Berbasis Pengguna.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda, Mugni Baharuddin, Jumat, mengatakan diseminasi pemagangan dalam negeri berbasis pengguna itu diikuti 60 peserta dari kalangan dunia usaha dan industri serta lembaga pelatihan kerja baik pemerintah maupun swasta.
Menurut dia, diseminasi pemagangan dalam negeri berbasis pengguna itu dilaksanakan pada Kamis (14/6) yang diikuti 60 peserta dari kalangan dunia usaha dan industri serta lembaga pelatihan kerja baik pemerintah maupun swasta.
Peserta terdiri dari kejuruan otomotif yang akan ditempatkan pada tujuh perusahaan, kejuruan administrasi dan akutansi ditempatkan pada lima perusahaan, kejuruan marketing, kejuruan house keeping, kejuruan digital printing, kejuruan costumer service, kejuaraan administrasi dan teknisi komputer," kata Mugni Baharuddin.
Pada kegiatan tersebut turut hadir Direktur Bina Pemagangan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bagus Marjianto.
Pentingnya kegiatan itu, kata Mugni Baharuddin, karena banyak pelatihan tenaga kerja yang dilakukan belum optimal dalam mengatasi masalah ketenaga kerjaan.
"Berbagai pelatihan yang dilaksanakan selama ini belum sepenuhnya menjamin penempatan, ditambah lagi masih rendahnya kualitas pelatihan karena kurang didukung fasilitas yang memadai," kata Mugni Baharuddin.
Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang pada kegiatan itu meminta program pelatihan terkait ketenagakerjaan disusun berdasarkan informasi pasar kerja.
Wali Kota juga, kata Mugni Baharuddin, meminta Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan (FKJP) dan perusahaan dapat bekerja sama dan membantu peserta program dalam mengikuti dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh, sebagai bekal meningkatkan kompetensi dan mampu bersaing secara kompetitif di pasar kerja.
"Selanjutnya kepada Direktur Bina Pemagangan Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pak Wali Kota menyampaikan harapannya agar pemagangan ini tidak hanya sampai sebatas sosialisasi, melainkan apa yang dapat diupayakan bersama, sehingga dapat memberikan nilai tambah positif, baik bagi pemerintah daerah maupun pusat," kata Mugni Baharuddin.(*)
