Samarinda (ANTARA) - Wakil Gubernur Kalimantan Timur,H.Hadi Mulyadi mengatakan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang sekarang diganti dengan istilah “Banggakencana” di Provinsi Kalimantan Timur progresnya positif atau dinilai cukup berhasil.
“Hal itu terbukti dengan salah satu indikator berdasarkan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) bahwa di Provinsi Kalimantan Timur pernikahan usia dini mengalami penurunan dari tahun ketahun, termasuk partisipasi yang lain,” katanya usai membuka Rapat Kerja Daerah Program Banggakencana di Samarinda,Rabu.
Meskipun katanya hal itu sesuatu yang bisa berubah, karena Kaltim 70 persen atau dominan merupakan usia produktif sekaligus usia pernikahan .Oleh karena itu Ia mengimbau supaya jangan terjadi pernikahan dini.
Menurutnya pernikahan dini banyak dampaknya seperti perceraian, rumah tangga terlantar dan sebagainya karena belum dewasa dan tidak sesuai dengan undang-undang perkawinan sehingga perlu perencanaan yang matang dalam berkeluarga.
“Idealnya perkawinan usia dewasa bagi perempuan minimal 19 tahun, namun BKKBN mengkampanyekan minimal usia 25 tahun untuk laki-laki,” katanya.
Terkait dukungan Pemerintah Provinsi Kaltim terhadap program Banggakencana, didukung sepenuhnya meskipun BKKBN merupakan instansi vertikal namun ada hal-hal yang perlu terintegrasi dengan dinas dan instansi yang ada.
Ahmad Taufik Kepala Biro Keuangan dan Pengolahan Barang Milik Negara BKKBN RI menambahklan BKKBN fokus pada sasaran remaja , karena remaja menyiapkan kehidupan berkeluarga agar terbentuk menjadi keluarga berkualitas.
“Jangan sampai seperti sekarang masih banyak terjadi usia pernikahan dini, menyebabkan banyak anak putus sekolah, hal itu karena pengaruh ekonomi, teknologi, budaya yang berdampak pada penyiapan kualitas generasi akan datang,” katanya.
Menurutnya dengan fokus penyiapan remaja sekarang ini , sehingga kedepan jangka panjang akan terbentuk keluarga –keluarga yang berkualitas dari anak-anak sekarang , IPM nya meningkat, derajat kesehatan dan pendapatannya.
“Itulah perlu nya dilaksanakan Rapat Kerja Daerah untuk mensingkronkan dan mengharmonisasi kebijakan-kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah serta dengan lintas sektor kelembagaan di daerah,”ujar Ahmad Taufik.
Sementara itu Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim, Eli Kusnaeli mengatakan Rakerda ini untuk menyegarkan kembali komitmen program Banggakencana dengan mitra kerja yang sudah terjalin dengan baik.
“Kita akan bahas apa yang sudah dilakukan selama 2019 dan akan dibahas terget-target 2020 mulai dari dukungan dana,tenaga, sarana, metode sehingga program Banggakencama akan lebih baik lagi di tahun 2020,”tuturnya.
