Samarinda (ANTARA) - Ketua Fraksi Hanura DPRD Kaltim Artya Fathra Martin meminta kepada Gubernur Kaltim dan Walikota Samarinda untuk mengambil langkah besar dan sinergis dengan melakukan proyek normalisasi Sungai Karang Mumus. Hal itu disampaikannya berkaitan dengan bencana banjir yang terjadi di Ibukota Kaltim, Samarinda beberapa waktu lalu.
Dikatakannya, bahwa normalisasi sungai tentu perlu biaya sangat besar namun merupakan suatu keniscayaan, dan harus dilaksanakan secepatnya.
"Agar normalisasi Sungai Karang Mumus (SKM) ini dapat dilaksanakan lebih efektif, maka pelaksanaannya dapat dilakukan secara bertahap dimulai pada titik-titik pendangkalan (sedimentasi) dan penyempitan alur sungai (bottle neck). Yaitu dimulai dari belakang Pasar Segiri sampai ke Jembatan Jalan Gelatik, kemudian dari Jalan Gelatik sampai Jalan PM Noor, sampai di Bendungan Benanga," sebutnya.
Berdasarkan data BPBD Kaltim, banjir yang dalam mealanda wilayah Kota Samarinda berdampak pada 17.485 keluarga yang terdiri atas 56.123 warga di 15 kelurahan yang ada di lima kecematan dan paling banyak di Kecamatan Sungai Pinang.
Dampak banjir dirasakan oleh 1.023 keluarga yang meliputi 32.726 orang di Kecamatan Sungai Pinang, di mana korban banjir tersebar di Kelurahan Gunung Lingai (4.370), Temindung Permai (14.237), Sungai Pinang Dalam (2.642), Bandara (11.104), dan Mugirejo (373).
Di Kecamatan Samarinda Utara total jumlah warga yang terdampak banjir 15.706 orang, tersebar di Kelurahan Sempaja Timur (9.153), Sempaja Selatan (3.985), Sempaja Utara (2.511), dan Lempake (57).
Banjir juga berdampak pada 6.038 warga di Kecamatan Samarinda Ulu dengan rincian 4.200 orang di Kelurahan Sidodadi dan 1.438 di Kelurahan Bukit Pinang.
Selain itu banjir berdampak pada 1.612 warga Kelurahan Pelita di Kecamatan Samarinda Ilir dan 81 warga di Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang.
Lanjut Artya Fathra Martin, genangan banjir di Samarinda yang cukup lama yaitu sampai satu minggu walaupun tidak ada hujan menunjukkan bahwa genangan air banjir tidak dapat mengalir lancar ke muara sungai karena pendangkalan dan penyempitan aliran sungai di titik-titik lokasi tersebut
"Jika normalisasi sungai ini dilakukan, kami sangat yakin bahwa bencana banjir seperti ini tidak terulang kembali. Untuk itu Fraksi Hanura DPRD Kaltim meminta komitmen yang tegas dari Pemerintah Provinsi Kaltim maupun Pemerintah Kota Samarinda untuk mengatasi banjir ini," kata Artya.
