Kekayaan laut bisa bayar utang negara

Illustrasi: Potensi Laut Aceh . Para nelayan membongkar ikan laut hasil tangkapan di pantai Lhok Pawoh kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan. Provinsi Aceh memiliki garis pantai sepanjang 1.660 kilometer (Km) dengan luas perairan laut 295.370 km persegi namum akibat minimnya SDM dan teknologi potensi dan kekayaan laut baru tergarap sekitar 37 persen atau 272 ribu ton/tahun. (FOTO ANTARA/Irwansyah Putra)

Indonesia jika serius mengembangkan potensi laut diyakini akan dapat membayar utang negara. Caranya adalah dengan segera merubah paradigma dan format pembangunan agar berorientasi kelautan dan menjadi mainstream utama,

Jakarta (ANTARA) - Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) menyatakan potensi kekayaan laut nasional jika dikelola secara serius dan sungguh-sungguh, maka hasilnya bisa digunakan untuk membayar kembali utang negara.

"Indonesia jika serius mengembangkan potensi laut diyakini akan dapat membayar utang negara. Caranya adalah dengan segera merubah paradigma dan format pembangunan agar berorientasi kelautan dan menjadi mainstream utama," kata Ketua Umum Iskindo Muh Zulficar Mochtar dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Jumat.

Zulficar menyampaikan hal tersebut pada acara pelantikan DPW Iskindo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang digelar di Pangkal Pinang, 16 Mei 2019.

Menurut dia, potensi laut Indonesia sangat luar biasa dan perlu dikelola secara optimal terutama untuk menjadi pemasukan bagi negara, termasuk untuk membayar utang.

"Pemerintah sedang mencari potensi dan menggali pendapatan negara, laut menjadi solusi melalui investasi pulau-pulau kecil, bisnis perikanan dan energi laut. Potensi pendapatan dari laut mencapai Rp500 triliun per tahun," ujar Zulficar.

Namun, lanjutnya, potensi tersebut perlu diintervensi secara ekonomi dan bisnis dengan hitungan yang cermat, antara lain dengan membuat formula baru pemanfatan laut sehingga menjadi pemasukan ril bagi pemerintah melalui pajak dan PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak).

Selain itu, ujar dia, pemerintah juga perlu segera mengatasi segala bentuk ocean crime atau tindak kejahatan di kawasan perairan yang masih marak terjadi di Indonesia.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan berbagai pihak harus bekerja keras untuk melindungi sumber daya alam laut, terutama dari adanya oknum-oknum masyarakat yang terlibat di dalam perdagangan ilegal sumber daya alam perairan nasional.

"Saya mengajak kepada aparat penegak hukum terkait untuk terus bekerja keras melindungi dan menyelamatkan sumber daya alam laut kita dari oknum-oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab, lebih khusus perdagangan ilegal spesies dilindungi," kata Susi Pudjiastuti di perairan Natuna, Kepulauan Riau, 5 Mei 2019.

Menteri Susi juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada jajaran Polair yang berhasil mengungkap pemanfaatan ilegal spesies yang dilindungi dan terancam punah.