Jakarta (ANTARA) - Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi S.P. menjelaskan Presiden RI Joko Widodo mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan perombakan kabinet maupun penggantian menteri.
"Perlu dipahami seseorang yang diperiksa KPK sebagai saksi, belum tentu terlibat. Akan tetapi, ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, tentu akan diganti oleh Presiden Jokowi," kata Johan di Kantor Presiden RI, Jakarta, Rabu.
Menurut Johan, Presiden terus melakukan evaluasi kinerja kepada para menterinya.
Presiden juga meminta penjelasan kepada para pembantunya jika ada yang diperiksa oleh lembaga antirasuah itu.
Kepala Negara selalu mengingatkan jajaran kabinetnya untuk tidak melakukan korupsi dan tidak melanggar hukum.
"Presiden juga tidak mau mengintervensi kasus apa pun yang berkaitan dengan menterinya," jelas Johan.
Perombakan kabinet atau penggantian menteri, kata Johan, dilakukan karena beberapa sebab, antara lain, prestasi kinerja serta bermasalah dengan hukum.
Sebelumnya, terdapat sejumlah menteri yang diperiksa oleh KPK, yakni Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Para menteri tersebut diperiksa mengenai sejumlah kasus hukum yang berbeda.
Presiden ikuti aturan terkait perombakan kabinet
Rabu, 8 Mei 2019 15:09 WIB
Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi (dua dari kanan). (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A.)
Presiden juga tidak mau mengintervensi kasus apa pun yang berkaitan dengan menterinya,
