Datah Bilang, (Antaranews Kaltim) - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur, pada 2018 menggelontorkan Rp103,59 miliar untuk biaya pembangunan bagi pemerintah kampung agar setiap desa/kampung bisa maju dan mandiri.
"Apabila anggaran sebesar itu dibagi rata untuk 50 kampung yang tersebar pada 5 kecamatan di Mahulu, maka masing-masing kampung menerima sekitar Rp2 miliar," kata Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Bonifasius Belawan Geh di Mahulu, Jumat.
Namun pembagian anggarannya bukan berdasarkan pada pemerataan, namun berdasarkan empat formula yang dihitung secara cermat dan terukur, yakni melihat jumlah penduduk, jumlah warga miskin, luas wilayah masing-masing kampung, dan berdasarkan tingkat kesulitan geografis.
Sebelumnya, saat acara peresmian hasil pembangunan dari 11 kampung di Kecamatan Long Hubung dengan Kampung Datah Bilang sebagai tuan rumah, Bonifasius menjelaskan bahwa biaya pembangunan dari APBD Mahulu yang digelontorkan untuk kampung, jauh lebih besar ketimbang pembangunan yang dibiayai oleh APBN.
Hal itu dapat dilhat dari alokasi pertahun, salah satunya adalah pada tahun 2018 yang nilainya mencapai Rp103,59 miliar, sedangkan yang dari APBN berupa dana desa senilai Rp56,36 miliar.
APBD Mahulu sebesar Rp103,59 miliar itu terdiri dua jenis yakni berupa Alokasi Dana Kampung (ADK) sebesar Rp88,59 miliar, kemudian berupa bantuan keuangan (bankeu) senilai Rp15 miliar.
Sedangkan khusus untuk 11 kampung se-Kecamatan Long Hubung, tahun 2018 ini Pemkab Mahulu menggelontorkan anggaran sebesar Rp22,52 miliar, terdiri atas ADK Rp19,18 miliar dan berupa bankeu senilai Rp3,33 miliar.
Untuk ADK yang sebesar itu antara lain digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pembinaan, pemberdayaan masyarakat, gaji petinggi, dan gaji aparatur kampung.
Hasil pembangunan yang telah dicapai oleh pemerintah kampung dari dana tersebut antara lain jembatan, rumah layak huni, tangga titian menuju sungai, pengembangan unit usaha, pelatihan, dan berbagai kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat.
"Kebijakan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dalam memberikan anggaran yang besar bagi tiap kampung, hal ini dimaksudkan agar kampung menjadi berdaya dan mampu mengangkat martabat melalui berbagai pembangunan, maka gunakan anggaran yang ada secara transparan dan sesuai kebutuhan prioritas demi kepentingan bersama," ucap Boni.
