Kaltim Sediakan 320.000 Hektare untuk Food Estate

Balikpapan (ANTARA News Kaltim) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyediakan lahan hingga 320 ribu hektare di seluruh Kaltim untuk program food estate atau Kaltim sebagai Lumbung Pangan Indonesia.

"Secara resmi kita diminta menyediakan 200.000 hektare, namun dari laporan bupati dan wali kota se Kaltim kita bisa dapat sampai 320.000 hektare," kata Wakil Gubernur Farid Wadjdy di Balikpapan, Rabu.

Dari jumlah 200.000 hektare tersebut, 30.000 hektare sudah siap di Kabupaten Bulungan, kabupaten di utara Kalimantan Timur.

Karena Kaltim kekurangan sumber daya manusia di bidang pertanian, dijelaskan Wagub, Kaltim menggandeng program food estate tersebut dengan program transmigrasi.

Benua Etam akan menjadi daerah penerima transmigran sebanyak 8.000 keluarga dari Jawa Timur dan Lampung selama 5 tahun, mulai 2012 hingga 2017.

"Tahun depan, 2012, sudah siap 600 keluarga dari Jawa Timur untuk pindah ke Kaltim," papar Wagub di sela kunjungan kerja Menakertrans Muhaimin Iskandar di PT Thiess Contractors Indonesia, perusahaan yang disebut Menaker memiliki program magang terbaik di Indonesia.

Menurut Wagub, Pemerintah Jatim bahkan turut membantu pembiayaan pemberangkatan transmigran ke Kaltim nanti.

Menteri sendiri mengingatkan agar Pemprov menyiapkan lahan yang clear and clean. Lahan clear adalah lahan yang bebas dari sengketa, dan clean adalah lahan yang sudah siap diolah.

"Jangan sampai terulang kejadian yang lalu dimana lahan yang disiapkan justru tidak clear and clean sehingga program transmigrasinya tidak berhasil," kata Muhaimin.

Kalimantan Timur menjadi daerah penerima transmigrasi sejak tahun 1950-an. Dari saat itu, sudah 300.000 keluarga transmigrasi yang mengubah nasibnya di provinsi yang luasnya satu setengah kali Pulau Jawa itu.

Tidak semua transmigran di Kaltim mencatat kisah sukses. Menteri Muhaimin menyebutkan kasus transmigran di Kaliorang, Kutai Timur, yang akhirnya meninggalkan lokasi transmigrannya, hijrah ke kota atau bahkan kembali ke daerahnya karena ketidakjelasan lahan yang semestinya jadi hak mereka. (*)