Gedung BPOM Balikpapan segera dibangun, ini besar anggarannya

Balikpapan (Antaranews Kaltim) - Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia akan membangun gedung Balai POM di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, pada 2018 ini dengan anggaran sekitar Rp50 miliar.

Kepala Balai Besar POM Kalimantan Timur Fanani Mahmud kepada wartawan di Balikpapan, Senin, mengemukakan, saat ini sedang dibicarakan mengenai pengadaan lahan dan lokasi gedung tersebut.

"Dana pembangunan berasal dari anggaran BPOM RI, termasuk juga di dalamnya personel dan peralatan. Disepakati juga pengadaan lahan dikerjakan oleh Pemkot Balikpapan," katanya.

Dengan adanya BPOM di Kota Minyak, Fanani berharap masyarakat akan lebih terlindungi lagi dari bahan makanan, minuman, termasuk juga kosmetika, dan obat-obatan yang mungkin berbahaya bagi kesehatan.

"Termasuk juga dari bahan-bahan yang diharamkan agama, terutama agama Islam," tambah Fanani.

Secara rinci, BPOM menjalankan tugasnya dengan melakukan pemeriksaan laboratorium, pengujian, dan penilaian mutu produk terapetik atau obat, narkotika, psikotropika zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan, dan bahan berbahaya.

Selama ini, tugas melindungi itu sudah diemban oleh BPOM. Pengadaan BPOM di daerah bertujuan agar masyarakat lebih cepat terlayani dan lebih efisien.

Dari sisi pelaku industri, misalnya, banyak pengusaha makanan dan minuman di daerah yang akan dimudahkan mendapatkan tanda registrasi sebagai jaminan produknya aman dikonsumsi.

Fanani menambahkan bahwa pembangunan BPOM Balikpapan juga untuk mendukung program pelaksanaan jaminan produk halal pada 2019.

Dengan personel dan peralatan yang ada, tambahnya, BPOM Balikpapan akan memberi jaminan teknis akan kandungan zat yang ada pada makanan, minuman, atau juga kosmetika dengan menguji produk tersebut hingga mengetahui detail zat-zat yang terkandung di dalamnya.

Selain itu, BPOM juga menguji mutu produk hingga bisa memeriksa sarana produksi dan distribusi, serta mengambil contohnya.

"Bahkan bisa juga dilibatkan dalam investigasi dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum," ujarnya. (*)