183 Peserta Ikuti Rakor P3MD Kaltim

Samarinda (ANTARA Kaltim) - Sebanyak 183 peserta terdiri atas camat, tenaga ahli, tenaga pendamping pemberdayaan, dan tenaga pendamping lokal desa se-Provinsi Kalimantan Timur mengikuti rapat koordinasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD)

"Rakor P3MD ini antara lain bertujuan menyamakan persepsi sekaligus memecahkan masalah tentang berbagai persoalan terkait dana desa," ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kaltim M Jauhar Efendi saat membuka rakor di Samarinda, Senin.

Jauhar juga mengajak semua peserta membuang stigma yang berkembang bahwa rakor mudah digelar dan mudah diucapkan rencana programnya, namun sulit dilakukan di lapangan.

Untuk itu, semua peserta harus berkomitmen melaksanakan setiap rencana kegiatan yang telah disepakati dalam rakor, kemudian menjalankan tahap demi tahap, sehingga program yang dijalankan bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan harapan bersama.

"Hal yang terpenting untuk menuju keberhasilan adalah tidak saling menyalahkan, namun harus dikoordinasikan dengan baik sesuai jenjang tugas dan kewenangan masing-masing agar semua pihak menyadari dengan apa yang harus dilakukan," ucapnya.

Menurut Jauhar, inti dalam setiap koordinasi adalah menyelaraskan tugas dan kewenangan masing-masing pihak. Apabila setiap orang memahami tugas dan tanggung jawabnya dari tiap persoalan yang muncul, tentu akan memudahkan pelaksanaan pekerjaan.

Ia juga berharap rakor ini mampu memberikan solusi terbaik guna menuntaskan pelaksanaan P3MD tahun 2017 yang tinggal menyisakan waktu 20 hari lagi, termasuk mencari solusi terbaik pelaksanaan kegiatan 2018 agar pencapaiannya lebih baik lagi.

Selain itu, tenaga pendamping profesional desa juga diharap maksimal melakukan pendampingan agar penyerapan dana desa bisa optimal, sehingga dampaknya bisa dirasakan untuk percepatan pembangunan desa sebagai garda terdepan pembangunan daerah.

Jauhar berharap kepada semua peserta bekerjasama secara optimal dan diimbangi dengan koordinasi yang baik dalam pelaksanaannya agar tidak ternyata salah pengertian dalam upaya membangun dari pinggiran, yakni koordinasi mulai DPMPD provinsi hingga kabupaten, camat, hingga para pendamping mulai tingkat kabupaten hingga lokal desa.

"Sebenarnya pekerjaan apapun itu, tidak ada yang susah. Semua akan mudah jika masing-masing pihak saling terbuka dan mau rajin berkoordinasi, kemudian saling menguraikan pokok permasalahan yang ada, termasuk saling mendukung," ucap Jauhar. (*)