Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekprov Kaltim Moh Jauhar Efendi mengingatkan pentingnya memberi perhatian terhadap antisipasi ancaman nirmiliter dalam rangka persiapan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru ke Provinsi Kaltim dalam dua wilayah yakni Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
Hal itu disampaikan Jauhar Effendi mewakili Gubernur Kaltim Isran Noor saat menghadiri undangan Danseskoad untuk FGD tentang "Analisis Gelar Kekuatan Matra Darat dalam rangka Memperkuat Wilayah Pertahanan Ibu Kota Negara", di Gedung Prof. Dr. Satrio Seskoad, Bandung, Kamis (17/6).
"Ancaman nirmiliter dari internal perlu mendapatkan perhatian, seperti keterlibatan warga tempatan dalam proses pembangunan. Jangan sampai ada penerimaan tenaga kerja yang diskriminatif, seperti rekrutmen tenaga kerja, terutama sektor swasta dengan mempersyaratkan, kemampuan berbahasa Mandarin, " katanya.
Hal lain yang disampaikannya pada sesi tanya jawab, atas nama Pemprov Kaltim dia berharap terkait ketersediaan air bersih di luar IKN perlu mendapatkan perhatian yang serius, agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.
Jauhar juga mengungkapkan bahwa di Provinsi Kaltim tidak tersedia sumber air tanah dengan kualitas memadai dan lebih mengandalkan air permukaan (tangkapan air hujan),
Dia juga meminta melalui forum tersebut agar memperhatikan soal kearifan lokal, seperti proses rekrutmen Taruna TNI-AD, memperhatikan putra daerah Kaltim untuk ikut ambil bagian sebagai anggota TNI-AD.
"Dalam forum tersebut beberapa usulan mendapatkan apresiasi dan akan diteruskan kepada pimpinan untuk kebijakan ke depan," kata Jauhar.
Sebelumnya acara FGD dibuka oleh Danseskoad Mayjen Dr. Anton Nugroho, MMD., M.A. dan dihadiri jajaran Seskoad, Pemkab Penajam Paser Utara (Asisten Pemerintahan dan Kesra) dan dari Polres PPU serta berbagai unsur lainnya.
