Samarinda (ANTARA) - Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) saat ini menduduki peringkat tiga nasional, masih di bawah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dan Provinsi Gorontalo yang masing-masing peringkat satu dan dua nasional.
"Kaltim harus belajar kepada Provinsi DKI Jakarta," kata Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekdaprov Kaltim, Moh Jauhar Efendi saat memimpin rombongan kunjungan kerja Kelompok Kerja (Pokja) penguatan demokrasi Provinsi Kaltim ke Badan Kesbangpol DKI Jakarta beberapa waktu lalu.
Ia mengatakan kunjungan dimaksudkan untuk mengembangkan wawasan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pokja IDI Provinsi Kaltim, sehingga bisa menumbuhkan inovasi di daerah, khususnya pada penguatan kinerja demokrasi.
Jauhar menjelaskan IDI Provinsi. DKI Jakarta sudah empat tahun terakhir secara terus menerus menduduki peringkat pertama tingkat nasional. Oleh karena itu Kaltim berkeinginan menggali berbagai potensi keunggulan dari hasil penilaian IDI Provinsi DKI Jakarta yang selalu bertengger pada urutan pertama.
Selain itu, kunjungan dimaksudkan untuk menjalin silaturahmi antara jajaran Tim Pokja IDI Provinsi Kaltim dengan jajaran Tim Pokja Provinsi DKI Jakarta.
Sedangkan untuk penilaian tahun 2020, baru diumumkan pada tahun 2021 dan IDI Kaltim dinyatakan menduduki peringkat tiga nasional.
Jauhar mengungkapkan berdasarkan paparan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta, Taufan Bakri, menyebutkan pencapaian IDI Provinsi DKI Jakarta yang tetap bagus selama empat tahun berturut-turut menduduki peringkat pertama adalah berkat kerjasama yang baik seluruh pemangku kepentingan.
Taufan Bakri menjelaskan selain tindak-lanjut dari target yang diamanahkan Gubernur kepada Kepala Badan Kesbangpol, juga didukung anggaran untuk organisasi-organisasi yang mendukung pencapaian IDI, salah satunya dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebesar Rp8 miliar..
Provinsi DKI Jakarta juga memiliki anggota FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) sebanyak 2.347 orang tersebar hingga tingkat Rukun Warga (RW). Rata-rata per bulan mereka mendapatkan honorarium antara 2 - 3 juta rupiah.Kemudian memiliki Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Wawasan Kebangsaan (FWK).
"Mungkin FWK ini satu-satunya yang ada di Indonesia.Menariknya di awal tahun 2020, Pemprov DKI Jakarta sudah melakukan kajian tentang "Wajah Baru Jakarta Paska Ibukota Pindah ke Kaltim," katanya.
Lanjut Jauhar kajian tersebut meliputi perspektif sosial budaya, perspektif hubungan internasional, tinjauan hukum, tata ruang, serta pelajaran dari Malaysia dan Analisis Komunikasi Politik.
"Apa yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta ini merupakan langkah antisipatif yang menggambarkan tentang bagaimana wajah baru Jakarta setelah ibukota pindah ke Kaltim, dan apa yang mesti mereka lakukan," tutupnya.
