Balikpapan (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar sosialisasi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) bagi pemangku kepentingan terkait di 10 kabupaten/kota se Kaltim.
"Hal ini dalam rangka penilaian kinerja demokrasi daerah yang akan dilakukan di sejumlah daerah, termasuk di Kaltim," kata Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekprov Kaltim, Moh Jauhar Efendi saat membuka sosialisasi IDI se Kaltim, di Balikpapan, Kamis (29/8).
IDI katanya merupakan satu satunya penilaian tentang kehidupan berdemokrasi yang berlangsung di sejumlah daerah termasuk di Kaltim. Oleh karena itu kehidupan berdemokrasi di daerah, termasuk Kaltim merupakan tanggung jawab semua pemangku kepentingan di daerah.
Dia mengajak semua peserta yang hadir untuk melaksanakan kehidupan demokrasi dengan baik sehingga dapat meningkatkan kualitas indeks demokrasi Indonesia di Kaltim. Jangan bersikap cuek apalagi acuh terhadap kehidupan berdemokrasi di daerah, tidak terkecuali bagi instansi vertikal dan horizontal.
Lanjut Jauhar penilaian IDI merupakan gambaran kehidupan berdemokrasi yang menjadi penopang suksesnya pembangunan. Dia berharap kegiatan sosialisasi tersebut dapat meningkatkan pemahaman tentang penilaian IDI.
Menurutnya tidak berlebihan jika dikatakan kualitas indeks demokrasi Indonesia Kaltim dipengaruhi dengan kehidupan berdemokrasi di 10 kabupaten kota se Kaltim. Jadi penilaian IDI juga tergantung kinerja lembaga demokrasi. Jika pada tataran provinsi adalah DPRD Kaltim.
Pada kesempatan itu ia mengingatkan terkait pentingnya pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik bentuk transparansi kinerja badan publik.
Jauhar menjelaskan ada tiga hal yang menjadi indikator penilaian yakni masih rendahnya IDI di Kaltim selama 5 tahun terakhir. Penilaiannya merosot tajam pada 2014 penilaian 77,77 kategori sedang.
Sedangkan pada 2015 penilian 81,24 kategori baik dan peringkat III nasional, merosot pada 2016 poin 73,64 menjadi peringkat sedang dan pada posisi 13 besar secara nasional.
"Pada 2017 merosot lagi menjadi 72,86 posisi ke 19 nasional, namun beruntung pada 2018 meningkat lagi menjadi 73,88 dan peringkat 16 nasional," sebutnya.
Jika melihat penilaian IDI terdiri dari tiga aspek kebebasan sipil, hak politik, dan lembaga demokrasi dengan 11 variabel dan 8 indikator, terlihat sejak 2016 terdapat sejumlah indikator yang bernilai buruk pada kisaran nilai dibawah 60.
Ada 6 indikator berkinerja buruk indikator 4 yakni ancaman atau penggunaan kekerasan menghambat kebebasan berpendapat.
Indikator 15 presentasi perempuan di DPR, indikator 16 demokrasi atau mogok yang bersifat kekerasan, indikator 21 presentasi jumlah Perda yang dihasilkan dari inisiatif DPRD, dan indikator 22 rekomendasi DPRD terhadap eksekutif.
Indikator 23 kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta Pemilu dan indikator 26 ketersediaan informasi oleh pemerintah.
"Diingatkan agar semua OPD baik vertikal maupun horizontal meningkatkan perannya yang berkaitan dengan indikator-indikator dimaksud agar penilaian IDI Kaltim semakin baik," katanya.
Sementara kegiatan sosialisasi tersebut menghadirkan narasumber di antaranya Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekprov Kaltim, Moh Jauhar Efendi, Dewan Ahli IDI Pusat, Akademisi, BPS Kaltim.
Peserta sosialisasi terdiri dari Tim Pokja Penguatan Demokrasi Provinsi Kaltim, Kepala BAPPEDA Kabupaten/Kota se Kaltim, Kepala Bagian Humas Kabupaten/Kota se Kaltim, serta Kepala Badan Kantor Kesbangpol se Kaltim.
